MAKASSAR - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menjelaskan, mitigasi pro aktif dan
mendorong perubahan pola pikir masyarakat untuk selalu menjaga kelestarian
lingkungan adalah langkah pencegahan terjadinya bencana. Pratikno mengatakan hal itu saat memimpin
Rapat Koordinasi Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kantor Gubernur
Sulawesi Selatan pada Kamis (2/1/2025).
Hadir dalam rapat tersebut, Kepala BNPB Suharyanto,
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif
Fakrulloh, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Yasir Mahmud, Sekda
Sulawesi Selatan Jufri Rahman, jajaran Forkopimda, Bupati/Wali Kota, serta
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah
memperkirakan wilayah Indonesia saat ini berada pada kategori curah hujan
menengah hingga tinggi. Potensi curah hujan tertinggi akan berlangsung pada
bulan Desember 2024 hingga Januari 2025.
Pemerintah mengutamakan upaya pencegahan melalui
pengurangan risiko bencana dengan penguatan sistem pemantauan dini, serta
memastikan kesiapan penuh untuk merespon situasi darurat dan pascabencana.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan
langkah preventif dengan menetapkan 16 Kabupaten/Kota dengan status tanggap
darurat dan 8 Kabupaten/Kota dengan status siaga darurat.
Menurut Pratikno,
mitigasi pro aktif dan mendorong perubahan pola pikir masyarakat untuk
selalu menjaga kelestarian lingkungan adalah langkah pencegahan terjadinya
bencana.
"Selain modifikasi cuaca, optimalkan infrastruktur
yang sudah ada dan laksanakan apel rutin siaga bencana sehingga dapat mencegah
terjadinya bencana hidrometeorologi. Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan
untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar," jelas Pratikno.
Pemerintah pusat melalui BNPB telah menyerahkan bantuan
Dana Siap Pakai kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk penanganan
bencana hidrometeorologi. Pratikno menyebut, partisipasi aktif dari seluruh
pihak sangat dibutuhkan untuk menciptakan sinergi yang terkoordinasi dalam
pelaksanaan penanganan bencana di lapangan.
"Semuanya harus berperan aktif sesuai dengan
kapasitas masing-masing dan bahu-membahu
demi menciptakan sistem pengelolaan bencana yang tangguh dan
berkelanjutan," tuturnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala BNPB Suharyanto
menyebutkan, dilaksanakannya Rakor sebagai upaya nyata bersama untuk
meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi. Utamanya
pada musim penghujan yang bertepatan dengan momen libur Natal tahun 2024 serta
Tahun Baru 2025.
"Kami berupaya merumuskan langkah-langkah penanganan
bencana yang terukur. Sehingga bisa membantu masyarakat terdampak bencana
dengan maksimal sekaligus bisa dilakukan pencegahan bencana," ujarnya.
Sedangkan Kepala BMKG Dwikorita, menghimbau kepada
seluruh masyarakat untuk terus memantau perkiraan cuaca sehingga dapat
mengantisipasi jika terjadinya curah hujan yang cukup tinggi.
"Untuk itu dalam rangka mitigasi bencana, Kami BMKG
menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus memonitor perkembangan
informasi cuaca melalui aplikasi smartphone Info BMKG. Disitu tertera informasi
cuaca hingga 6 hari kedepan," ucapnya. (yit)