.jpg) |
| KPU Surabaya Audiensi Dengan Pjs Wali Kota Surabaya |
Surabaya-Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Surabaya, Restu Novi Widiani menerima audiensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya. Audiensi tersebut berlangsung di ruang kerja Wali Kota Balai Kota Surabaya, Kamis (3/10/2024).
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu mengungkapkan salah satu poin utama pembahasan adalah terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
“KPU Kota Surabaya telah menetapkan DPT untuk Pilkada 2024 dengan jumlah sekitar 2,2 juta pemilih,” ujar Maria Theresia usai mengikuti audiensi bersama KPU Surabaya.
Selain penetapan DPT, Kepala Bakesbangpol Surabaya juga menjelaskan bahwa akan ada daftar pemilih tambahan bagi mereka yang pindah domisili atau pemilih pemula yang belum terdaftar.
"Nanti akan ada daftar pemilih tambahan bagi yang mungkin pindah pilih, kemudian belum masuk di DPT, misalnya pemilih pemula," ujar Yayuk, sapaan lekatnya.
Dalam audiensi tersebut, Yayuk menerangkan bahwa KPU juga melaporkan mengenai penurunan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibandingkan dengan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Jika pada Pileg dan Pilpres sebelumnya jumlah TPS mencapai 8.167, pada Pilkada kali ini jumlah TPS di Surabaya berkurang menjadi 3.964 TPS, dengan 3 di antaranya merupakan TPS khusus di Liponsos Keputih, Griya Wreda Jambangan dan di Karangpilang,” ungkap Yayuk.
Pengurangan jumlah TPS tersebut, disebabkan oleh perubahan jumlah pemilih per TPS yang kini berkisar antara 500 hingga 600 orang. Jumlah tersebut berbeda dengan Pileg dan Pilpres 2024 yang hanya 300 orang per TPS.
Selain membahas DPT dan TPS, KPU juga melaporkan rencana sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Ia menjelaskan bahwa KPU Surabaya berkomitmen untuk gencar melakukan sosialisasi, terutama di lokasi-lokasi dengan potensi partisipasi rendah.
“KPU akan melakukan sosialisasi melalui berbagai media, baik media massa, media sosial, maupun melalui PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) di setiap kecamatan dan kelurahan. Sosialisasi ini akan dimasifkan terutama mendekati hari-H pemilihan, tujuh hari sebelum Pilkada,” paparnya.
Dalam mendukung kegiatan sosialisasi, KPU Surabaya akan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait. Harapannya, partisipasi pemilih dapat meningkat secara signifikan di Pilkada 2024. "Itu yang akan dilakukan oleh KPU," tambahnya.
Tidak hanya itu, Yayuk menuturkan bahwa dalam audiensi, KPU Surabaya juga melaporkan terkait rencana kirab maskot Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pilkada yang dijadwalkan pada 8 Oktober 2024. "Kirab ini dimulai dari Mojokerto ke Surabaya dan dipusatkan di kawasan Kota Tua," jelas dia.
Terkait dengan partisipasi pemilih, Yayuk menyebutkan bahwa KPU Surabaya telah menetapkan target lebih dari 70 persen. “Pada Pilkada 2020 lalu, partisipasi pemilih di Surabaya hanya mencapai 51,4 persen. Namun, kali ini KPU menargetkan partisipasi sebesar 75 persen,” kata dia.
Untuk mencapai target tersebut, KPU akan melakukan sosialisasi yang lebih intensif di komunitas-komunitas lokal. Termasuk menyasar lembaga keagamaan dan kelompok masyarakat lainnya.
Menurut dia, fokus sosialisasi ini akan diarahkan pada wilayah dengan tingkat partisipasi yang diperkirakan rendah. Misalnya, seperti kawasan perumahan yang banyak dihuni warga dengan domisili tidak sesuai alamat KTP.
"Misal dia beralamat di sini tapi kerjanya di luar kota, maka pendekatannya bisa melalui kelompok-kelompok komunitasnya. Itu tadi yang disampaikan KPU," pungkasnya. (Ham)