BEKASI - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting dilakukan sebagai upaya kejar target mempercepat penurunan stunting di bawah 14 persen di tahun ini. Dengan upaya ini bisa mencegah stunting baru lebih maksimal dan mendapatkan data yang lebih baik.
Hal tersebut disampaikannya saat memantau proses pengukuran intervensi serentak pencegahan stunting, di Posyandu Villa Taman Kartini (Vitaka), RW 23, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Senin (3/6/2024).
"Bulan ini kita harapkan di seluruh Indonesia, seluruh kader posyandu, kader pendamping keluarga dan seluruh jajaran perangkat desa kecamatan sampai tingkat kabupaten kota provinsi bergerak bersama melakukan kegiatan pengukuran dan penimbangan secara nasional sekaligus mengawasi dan memantau semua berjalan dengan benar," ujar Muhadjir.
Di Bulan Juni, Pemerintah melaksanakan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting Tahun 2024. Kegiatan ini dilakukan secara nasional di 38 Provinsi, sehingga didapatkan data akurat by name by address yang nantinya sebagai dasar pemberian intervensi program yang semakin terarah dan tepat sasaran.
Pengukuran dan intervensi serentak sebagai gerakan bersama yang melibatkan semua kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah desa untuk mencegah lahirnya anak stunting baru.
Sasaran kegiatan ini adalah semua calon pengantin, ibu hamil, dan balita yang diharapkan datang ke posyandu untuk dilakukan pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi, validasi, dan intervensi. Untuk itu, kesiapan sarana dan prasarana seperti antropometri yang terstandar, kader yang kompeten, dan tenaga kesehatannya juga harus dipersiapkan dengan baik.
Lebih lanjut, Menko PMK menjelaskan, kunci dalam penanganan stunting adalah kesadaran ibu dalam memantau pemenuhan gizi serta pertumbuhan dan perkembangan anaknya.
"Jadi untuk stunting itu kuncinya kesadaran Ibu. Semua kegiatan ini hanya membantu, tetapi kuncinya di masing-masing ibu. Biar kita bantu bagaimanapun kalau ibunya tidak peduli pada anaknya tidak bisa berhasil," ucapnya.
Dia juga meminta kepada para ibu agar rutin setiap bulan rutin datang ke posyandu untuk melakukan penimbangan agar anaknya dapat dipantau tumbuh kembangnya. Apabila berat badan anaknya tidak naik atau turun, agar segera konsultasikan ke petugas kesehatan atau kader di posyandu. Terlebih saat ini, dimungkinkan untuk melakukan konsultasi menggunakan layanan pesan singkat daring.
"Kalau sudah tahu timbangannya turun segera lapor. Jangan menunggu didatangi (kader posyandu), harus ada kesadaran sendiri dari ibu," ungkapnya.
Menko Muhadjir juga berpesan kepada petugas Puskesmas, kelurahan dan kecamatan agar mengecek betul kondisi ibu hamil dan gizi balita di wilayahnya. Dia meminta supaya setiap anak balita mendapatkan gizi yang cukup.
"Pastikan gizi yang diberikan kepada anak tersedia," ucapnya.
Menko PMK berharap, dengan pengukuran dan intervensi pencegahan stunting yang dilakukan ini anak-anak Indonesia menjadi generasi yang berkualitas untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
"Mudah-mudahan semua berjalan lancar kita doakan semua anak-anak itu tumbuh sehat, cerdas, kuat, dan memiliki budi pekerti luhur," ujarnya.
Sebagai informasi, Kemenko PMK yang mengoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait dalam melakukan berbagai upaya percepatan penurunan stunting, termasuk pelaksanaan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan stunting sehingga tidak lahir stunting-stunting baru.
Pengukuran dan intervensi serentak ini juga untuk meningkatkan kunjungan dan cakupan ibu hamil dan balita ke posyandu dan mendeteksi masalah gizi, serta memberikan edukasi pencegahan stunting kepada seluruh sasaran yang memiliki masalah gizi.
Sepuluh langkah
Secara strategis, telah dirumuskan 10 (sepuluh) langkah pasti dalam intervensi serentak, yaitu:
1. Memastikan dilakukan pendataan seluruh calon pengantin, ibu hamil, dan balita;
2. Memastikan seluruh calon pengantin, ibu hamil, dan balita datang ke Posyandu;
3. Memastikan alat antropometri terstandard tersedia di setiap Posyandu;
4. Memastikan seluruh kader Posyandu memiliki keterampilan dalam penimbangan dan pengukuran;
5. Memastikan penimbangan dan pengukuran menggunakan antropometri terstandard;
6. Memastikan intervensi pada seluruh calon pengantin, ibu hamil, dan balita yang mempunyai masalah gizi;
7. Memastikan seluruh calon pengantin, ibu hamil, dan balita mendapatkan edukasi;
8. Memastikan pencatatan hasil penimbangan dan pengukuran ke aplikasi Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPBGM) dan calon pengantin ke aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil (elsimil);
9. Memastikan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap intervensi serentak;
10. Memastikan ketersediaan pembiayaan pelaksanaan intervensi serentak termasuk rujukan kasus ke fasilitas kesehatan
Dalam kesempatan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting ini, turut hadir Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono; Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN RI Nopian Andusti,Deputi Koordinasi Bidang peningkatan Kualitas kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Budiono Subambang, Asisten Deputi Ketahanan gizi dan Promosi Kesehatan Kemenko PMK Jelsi Natalia Marampa, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Ibu dr. Vini Adiani Dewi; Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Dwi Andriani Dian Arga; Para Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Lembaga yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS); Para Forkopimda Provinsi Jawa Barat dan Kota Bekasi; Para Tim PPS, Tim Penggerak PKK dan kader. (*/ANO/hpo)