Surabaya-Refleksi akhir tahun 2023 ini disampaikan Aning Rahmawati Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya yang membidangi pembangunan, mencatat soal capaian kinerja APBD bahwa, serapan anggaran tahun 2023 secara keseluruhan 9,29 T atau 85,88 % dengan pendapatan tercapai target sebesar 9,4 atau 87,75%.
Menurut Aning, jika dilihat dari kinerja serapan infrastruktur pembangunan rata-rata mencapai diatas 90% kecuali, dinas pengendali banjir yaitu Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) yakni diangka 89,71%. Ditinjau dari sisi input, output serta outcome, tahun 2023, secara kinerja dinilai cukup efisien, cukup efektif dan ekonomis.
“Hal ini bisa menjadi evaluasi terkait dengan kebijakan anggaran, dalam perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja semua Perangkat Daerah (PD) terkait,” kata Aning Rahmawati. Jumat (12/01/2024)
Masih Aning, prioritas pembangunan infrastuktur tahun 2023 diantaranya, pertama adalah alokasi penataan kota yang berkualitas melalui penanganan masalah genangan dan pengendalian banjir.
Sehingga alokasi anggaran di tahun 2023 mencapai Rp 617 Miliar baik untuk pengendalian genangan pemukiman maupun perkotaan. 56 titik pengendalian banjir dibangun di tahun 2023. Berupa pembangunan box culvert untuk saluran, pembangunan rumah pompa, pengadaan pompa, maupun pembangunan plengsengan.
Karena itu, kata Aning, berkaitan dengan hal ini saya memberikan catatan terhadap Anggaran Tahun 2023. Pertama, ke depan perlu untuk segera menyelesaikan Raperda pengendalian banjir. Sehingga prioritas pembangunan infrastruktur banjir bisa betul-betul ditentukan berdasarkan kajian dan hitungan yang matang bertahap. Baik itu lokasinya, maupun anggarannya.
“Kemudian dapat diketahui total anggaran yang dibutuhkan sampai tidak ada lagi banjir. Hal ini penting karena prioritas wilayah yang di-Perda-kan harus dilaksanakan Dinas dan dianggarkan tidak lagi berdasarkan request sesaat,” ungkapnya.
Kedua, perlu ada evaluasi dan penyelesaian titik genangan prioritas, berdasarkan tinggi genangan dan lama genangan, secara tuntas di wilayah Kota Surabaya yang menjadi langganan banjir.
“Jika memang karena adanya pemukiman warga, maka Pemkot harus memfasilitasi untuk pindah rumah, atau bila diperlukan inovasi teknologi dengan pembangunan box culvert dibawah jalan umum. Ketiga, inovasi penanggulangan banjir dengan teknolog,” ujarnya.( Adv/Ham)
