Probolinggo -
Upaya menyandingkan sektor pembangunan yang berorientasi juga perhatian
terhadap lingkungan, menjadi prioritas bagi DLH (Dinas Lingkungan
Hidup) kota Probolinggo mengambil sikap dengan mengadakan kegiatan yang
mengarah pada penambah wawasan dan pengetahuan.
Kenyatan
ini seperti yang terpantau saat OPD ini menggelar kegiatan Konsultasi
Publik I, Kajian Lingkungan hidup strategis (KLHS) yang berlangsung di
Café tenda BJBR, Kamis (23/11). Bisa jadi agenda ini sebagai
implementasi atas terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur
berdasarkan UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup. Dua dasar hukum tersebut mengamanatkan
untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar
dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.
Selain
itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Probolinggo menjadikan acara
konsultasi publik kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sebagai
tindaklanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Probolinggo tahun 2025-2030
Hadir dalam
kegiatan tersebut, Kadis LH kota Probolinggo Retno Wandansari, Staf
Ahli Bidang Pembangnunan Ekonomi dan Keuangan Slamet Swantoro, Komisi
II DPRD Kota Probolinggo serta Dr. Rita Parwati S.P. ME, IPU, ASEAN Eng.
dari Tim Penyusun Universitas Brawijaya selaku narasumber,
Sementara,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Probolinggo, Retno Wandansari
mengatakan kegiatan ini sebagai sosialisasi arah kebijakan terhadap
penyusunan KLHS RPJMD Kota Probolinggo tahun 2025-2030. Serta menjaring
isu prioritas sesuai dengan arah pembangunan Kota Probolinggo untuk 5
tahun ke depan.
“KLHS merupakan instrumen yang
cukup penting dalam setiap perencanaan pembangunan. Makanya kami
mengundang sejumlah perangkat daerah terkait, LPM, perguruan tinggi,
kelompok peduli lingkungan dan perwakilan masyarakat, agar bisa
memberikan masukan bagi kemajuan Kota Probolinggo.”ujarnya.
Slamet
Swantoro dalam membacakan sambutan Walikota Probolinggo Habib Hadi
Zainal Abidin menjelaskan “Fokus penyusunan KLHS RPJMD adalah pada
pencapaian target SDG’s (tujuan pembangunan berkelanjutan) termasuk
integrasi berbagai kebijakan strategis pembangunan nasional,” ujar Staf
Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Pemkot Probolinggo ini.
Lebih
lanjut Slamet menyampaikan, dalam proses penyusunan RPJMD Kota
Probolinggo tahun 2025-2030, diperlukan juga penyusunan KLHS RPJMD
dengan mekanisme yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7
Tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan
RPJMD.
“Mengingat pentingnya penyusunan isu
prioritas dari data yang telah terkumpul, diharapkan peserta yang hadir
bisa memberikan masukan dan memanfaatkan momen ini untuk menggali
informasi sebanyak-banyaknya dari para narasumber,” pesannya.
Narasumber
dari Tim Penyusun Universitas Brawijaya, Dr. Rita Parwati S.P. ME, IPU,
ASEAN Eng. Memberikan ulasan perkembangan daya duku daya tamping
lingkungan hidup kota probolinggo dimana kondisi TPA sudah overload di
tahun 2023, kondisi kecukupan pangan dilihat dari ketersediaan lahan
pertanian yang mana kecamatan Kedopok Kademangan dan Wonoasih masih
cukup, kondisi ketersediaan air di kota Probolinggo tercukupi sampai
tahun 2023.
Ditempat yang sama,
Kadis Lh Retno Wandansari saat dimintai tanggapakan atas kegiatan
tersebut mengatakan bahwa dengan adanya giat Konsultasi public ini,
diharapkan akan mensolidkan dan menemukan akan solusi permasalahan yang
dihadapi kota Probolinggo dalam 5 tahun mendatang terkait ketersediaan
data meliputi berbagai hal utamanya yang berhubungan dengan pembangunan
yang selaras dengan kepedulian terhadap lingkungan “Mudah mudahan
kegiatan ini dapat membawa manfaat.”ujarnya. (Suh)