Surabaya-Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan penandatanganan MoU/Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, Indonesia mengenai Jaringan Lintas Perkotaan di Ruang Sidang Walikota, Kamis (5/10/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Eri Cahyadi dan Bupati Buru Selatan Safitri Malik Soulisa sepakat untuk melakukan kerjasama antar daerah dalam upaya saling menekan laju inflasi di wilayahnya masing-masing.
“Kami sudah sepakat dengan Ibu Bupati (Safitri Malik Soulisa), tim teknis akan menindaklanjuti dalam dua minggu lagi agar kami bisa mengetahui apa yang dibutuhkan dari Buru Selatan dan apa yang dibutuhkan oleh Surabaya karena MoU harus segera dijalankan,” kata Wali Kota Eri.
Ia menjelaskan bahwa kebutuhan bahan pokok di Kabupaten Buru Selatan, 70 persen diantaranya diangkut dari Pelabuhan Tanjung Perak Kota Surabaya. Dengan demikian, Wali Kota Eri berharap Pemkot Surabaya dan Kabupaten Buru Selatan bisa saling melengkapi sehingga inflasi dapat teratasi dengan kerjasama antar daerah. Sebab, kerjasama antar daerah bertujuan untuk mendapatkan harga terbaik sesuai dengan kebutuhan warganya.
“Buru Selatan menghasilkan cengkeh, minyak kayu putih, dan kelapa. Ketika Surabaya membutuhkan kelapa bisa diambil dari Buru Selatan, begitu juga ketika Buru Selatan membutuhkan, kita penuhi dengan harga yang sesuai. Kesimpulannya adalah untuk mengurangi inflasi dan kemiskinan sehingga dari petani bisa langsung sampai ke konsumennya, tidak melewati beberapa pintu. Kita berkomitmen untuk itu,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Buru Selatan Safitri Malik Soulisa menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi beserta jararan Pemkot Surabaya karena telah menyambut baik kerjasama antar daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.
Salah satunya adalah melalui sarana transportasi laut dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, yakni untuk mewujudkan program Buru Selatan Satu Harga yang merupakan terobosan dalam upaya meningkatkan dan menstabilkan pertumbuhan ekonomi.
“Harapannya, kebutuhan bahan pokok masyarakat dapat terdistribusi dengan baik. Yang pasti kami melihat dari letak geografis, mudah-mudahan dengan adanya MoU, bentuk kesepakatan antar sesama pemerintah dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran,” pungkasnya. (Ham)