BONN, JERMAN - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melakukan kunjungan kerja ke Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB), di Kota Bonn, Jerman, pada Rabu (11/10/2023).
Dalam kesempatan tersebut Menko PMK didampingi oleh Konjen RI-Frankfurt Antonius Yudi Triantoro, Sekretaris Kemenko PMK Andie Megantara, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Warsito. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Vice President BiBB Hubert Ertl dan Project Manager Asia Luca Jelic.
Muhadjir mengatakan, kunjungan tersebut dalam rangka penguatan Lembaga Koordinasi Vokasi yang merupakan bagian dari upaya untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagaimana amanat dari Presiden Joko Widodo.
Dalam kesempatan diskusi, Vice President BiBB Hubert Ertl menyampaikan bahwa kunci keberhasilan program pendidikan dan pelatihan vokasi di Jerman adalah adanya dual-system, yakni adanya Undang-Undang Pemagangan (Berufsbildungsgesetz, BBiG) yang konsisten dan tersosialisasi dengan lugas kepada semua pemangku kepentingan serta adanya Lembaga Vokasi ditingkat Nasional (BiBB) yang menjalankan dan mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Pemagangan tersebut.
Hubert Ertl menjelaskan bahwa terdapat tiga lokasi utama dalam pemagangan dual-system yaitu Sekolah Kejuruan, Perusahaan dan Inter-company vocational training centre (ÜBS). Pemagangan merupakan jembatan antara pelajar sebelum mereka memasuki dunia kerja. Oleh karena itulah, angka pengangguran usia muda (15-24 tahun) di Jerman tergolong sangat rendah (di bawah 7%).
Menko PMK mengaku sangat terkesan dengan tugas dan peranan BiBB yang menjadi pilar penanggung-jawab keberhasilan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi di Jerman. Menurutnya, vokasi betul-betul menjadi faktor strategis yang menjadikan Jerman sebagai negara maju.
Oleh karena itu, Menko Muhadjir menyampaikan, apa yang dilakukan BiBB patut menjadi percontohan dan bisa diadopsi di Indonesia untuk penerapan pendidikan dan pelatihan vokasi.
"Saya kira bagus ini kalau kita adopsi untuk Indonesia mengingat kita sedang mengalami bonus demografi, jumlah usia muda yang sangat tinggi kalau ini tidak diberi keterampilan yang memadai dan ketersediaan lapangan pekerjaan yang sesuai ini kita akan kehilangan kesempatan memanen bonus demografi," ujarnya.
Menko Muhadjir menyampaikan bahwa bonus demografi di Indonesia harus ditangani dengan cepat melalui revitalisasi vokasi. Indonesia tentu memiliki kekhasan terkait dengan vokasi, termasuk mendorong jiwa kewirausahaan di generasi muda kita.
"Untuk itu, idealnya Indonesia juga memiliki institusi vokasi yang kuat untuk menyatukan seluruh stakeholders terkait. Saat ini, sesuai Perpres 68/2022 pemerintah telah membentuk tim koordinasi Nasional Vokasi (TKNV), yang juga telah diikuti pembentukan tim koordinasi vokasi di tingkat daerah," ujar Muhadjir.
Sebagai informasi, BIBB didirikan pada tahun 1970 berdasarkan Undang-Undang Pelatihan Kejuruan (Berufsbildungsgesetz,BBiG)
dan merupakan satu satunya lembaga di tingkat pusat yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi di Jerman.
BIBB merupakan lembaga pemerintah pusat untuk kebijakan, penelitian dan praktik di bidang pendidikan dan pelatihan vokasi. BIBB memiliki dana operasional sebesar €294 juta (sekitar Rp. 4,7 Trilyun) per-tahun yang didanai langsung dari anggaran pemerintah pusat. Sejak tahun 1999, BIBB memiliki kantor pusat di kota Bonn.(hpo)