Jakarta - Partai Demokrat sebagai Koalisi perubahan untuk persatuan merespon serius rencana duet Anies - Muhaimin Islandar yang dilempar oleh Partai Nasdem. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya pada 30 Agustus 2023, mengaku dapat informasi tersebut dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan.
Riefky menegaskan, Persetujuan Anies Muhaimin dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh. Sehingga Partai Demokrat melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. “Ia (Anies) mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. KemudianDemokrat “dipaksa” menerima keputusan itu (fait accompli),” ujar Riefky, Kamis (31/8/2023).
Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai.
Posisi Demokrat sebenarnya adalah membangun koalisi Atas dasar persahabatan dan chemistry yang selama ini terbangun antara Anies dan Ketum AHY. Karena sejak di deklarasikan 22 Januari 2023, Partai Nasdem saat mengusung Anies Capres belum cukup 20% syarat Presidenial Tresgold. “maka pada 23 Januari 2023 di sebuah rumah di Jalan Lembang, Jakarta Pusat, Anies Baswedan mengajak Ketum AHY “menjemput takdir” sebagai pasangan Capres- Cawapres 2024-2029 dengan kesepakatan Anies membawa Partai Nasdem, Ketum AHY membawa Partai Demokrat dan keduanya bekerjasama untuk mengajak PKS. Peristiwa ini disaksikan oleh 4 orang dari Tim 8,” urai Politisi asal Aceh ini menceritakan kronologis terbentuknya koalisi perubahan untuk persatuan.
Sampai saat ini sebenarnya Demokrat menunggu keputusan Capres Anies untuk memperluas dukungan politik. Di masa-masa ini, sejumlah Parpol sahabat mendekati dan membuka komunikasi politik dengan Partai Demokrat. Bahkan pada pertemuan dengan salah satu Parpol yang mengundang perhatian publik (PDI-P), Capres Anies menghubungi Ketum AHY pada 12 Juni 2023. “(Anies) mengatakan kepada Ketum AHY, telah ditelepon beberapa kali oleh sang Ibu dan guru spiritual, agar segera berpasangan dengan Capres-Cawapres Anies-AHY,” ujar Riefky menirukan kondisi saat itu.
Nah berikutnya, Sesuai mandat yang telah diberikan oleh ketiga Ketua Umum Partai Politik yang masing-masing ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh; Presiden PKS Ahmad Syaikhu; dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk menentukan siapa calon wakil presiden yang dipilihnya. “Maka pada 14 Juni 2023, Capres Anies memutuskan untuk memilih Ketum AHY sebagai Cawapresnya,” ungkap Riefky.
fNama Ketum AHY ini telah disampaikan kepada para Ketua Umum Parpol dan majelis tertinggi masing-masing partai; dalam hal ini langsung kepada Surya Paloh, Salim Segaf Al Jufri dan Ahmad Syaikhu, serta kepada Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Menurut Capres Anies, ketiga pimpinan Parpol menerima putusan tersebut dan tidak ada penolakan.
Pada saat menyampaikan keputusan itu kepada pimpinan partai politik, Anies menyampaikan alasan memilih Ketum AHY, karena Ketum AHY memenuhi seluruh syarat dan kriteria yang ditentukan dalam Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Selain itu, Capres Anies menilai Ketum AHY juga memiliki keberanian dan bersedia menempuh risiko untuk menjadi pendampingnya. Partai Demokrat dan Tim 8 sepakat segera dideklarasikan, Capres Anies dan Tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi. “Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud. Diduga kuat, tidak terlaksananya deklarasi itu karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi,” sebutnya.
Hal Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi. Karena Pada pertemuan Capres Anies bersama Tim 8 dengan SBY, Capres Anies menyampaikan bahwa deklarasi akan dilakukan pada awal September 2023. Bahkan, Capres Anies menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani, kepada Ketum AHY pada tanggal 25 Agustus 2023 (enam hari yang lalu). “Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi Cawapresnya,” imbuh Riefky blak blakan.
Namun demikian, lanjut Riefky, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja Parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan. Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Malam itu juga, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya. “Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol, juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” pungkas Riefky penuh kecewa. (Hpo)