JAKARTA – Pemerintah akan mengupayakan stimulan pendapatan supaya para petani yang mengalami gagal panen bisa bangkit dan kembali menggarap lahannya. Hal ini harus secepatnya direalisasi untuk mencegah petani terperosok ke dalam jurang kemiskinan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan hal itu dalam Rapat Koordinasi Penanganan Gagal Panen Akibat Banjir di Indonesia, pada Kamis (4/5/2023).
Hadir dalam rapat secara hybrid daring dan luring itu antara lain, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Dirjen Tanaman Taman Kementan Suwandi, Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata, Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sri Purwaningsih, Deputi PIP Bidang Polhukam PMK, BPKP Iwan Taufiq Purwanto, dan perwakilan PT JASINDO.
Menurut Muhadjir, cuaca yang tidak menentu dan hujan yang masih sering mengguyur menyebabkan banyak petani kehilangan penghasilannya karena gagal panen. Banyak lahan petani mengalami kebanjiran sehingga tidak bisa menghasilkan.
Seperti pada kasus puso karena banjir, berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada rentan waktu dari Januari 2023 - April 2023 terdapat 113.792.8 hektar yang terdampak banjir dan 48.701.13 hektar di antaranya gagal panen (puso) yang tersebar di 22 Provinsi di Indonesia. Total Kerugian lahan gagal panen terdampak banjir tahun 2023 dari 57,053 petani adalah lebih Rp 412 triliun.
Salah satu dampak gagal panen ini mengancam petani terperosok ke kemiskinan. “Petani menjadi kelompok masyarakat yang rentan miskin. Penghasilan musiman yang tergantung musim panen, di tambah dengan risiko dan ancaman gagal panen (puso) membuat petani sangat rentan masuk ke jurang kemiskinan,” kata mantan Mendikbud pada Kabinet Jokowi Jilid Satu ini.
Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan, saat ini perlindungan terhadap pendapatan petani belum berjalan dengan baik. Apabila terkena musibah maka sangat rentan menjadi miskin.
Adapun skema stimulan pendapatan yang akan diberikan kepada petani gagal panen di antaranya adalah memberikan bantuan pengantian biaya produksi dari Dana Siap Pakai (DSP), bantuan dana desa, dan kemudian juga memperlancar skema asuransi pertanian PT Jasindo.
Dari macam-macam skema yang dipersiapkan, tegas Muhadjir, masih dipertimbangkan beberapa hal, seperti pencocokan antara data lahan dan petani yang terdampak puso dari BNPB dengan Kementerian Pertanian.
Petani milenial
Lebih lanjut Muhadjir mengatakan, yang menjadi isu strategis adalah kesejahteraan petani. Banyak petani di daerah yang sampai usia senja masih menggarap lahan, sedangkan generasi petani muda sudah banyak yang tidak minat menjadi petani dan menggarap lahan.
Hal ini terjadi karena penghasilan petani yang dianggap tidak menjanjikan bagi generasi muda. "Generasi petani itu sedang mengalami krisis di seluruh tempat yang dulu menjadi lumbung pertanian tetap generasi tua, dan pasti mereka tidak akan melanjutkan tradisi pekerjaan orang tuanya kalau itu tidak semakin menjanjikan," ungkapnya.
Dia meminta Kementerian Pertanian menyiapkan strategi supaya profesi petani bisa diminati oleh generasi muda. Seperti dari segi jaminan kesejahteraannya, serta juga dari penghasilannya. Regenerasi petani dari kalangan milenial dan petani modern supaya bisa mengisi terus menghidupkan sektor pertanian Indonesia.
"Itu harus menjadi pertimbangan teknis dari Kementan bagaimana membangkitkan petani muda agar dia bangga menjadi petani, karena profesi itu menjanjikan. Jangan sampai kita kehilangan SDM di sektor yang sangat vital ini," ujarnya.(hpo)