Jombang-Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab bersama Ketua AKD (Asosiasi Kepala Desa) se Kabupaten Jombang H.Warsubi berangkatkan 251 kepala desa lainnya (16/01/23) untuk mengikuti demo di depan gedung DPR-RI Jakarta
Pemberangkatan dihadiri Kapolsek Tembelang, di depan kediaman Warsubi, Desa Mojokrapak, Tembelang, Jombang, Jawa Timur.
Ketua Koordinasi aksi dan ketua AKD Jombang, H Warsubi menyampaikan “Pemberangkatan kami ke Jakarta untuk bergabung dengan seluruh kepala desa Se Indonesia dengan tujuan penyampaian aspirasi terkait revisi Udang- undang, Pasal 39, No 6 Tahun 2014. Tentang Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (Enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (Tiga) kali masa jabatan berturut – turut.
Sebab itu kami akan melakukan aksi damai agar Undang – undang tersebut di revisi menjadi Jabatan kepala desa 9 tahun dan menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan dengan pertimbangan pengiritan anggaran.
“Rencana aksi akan kami lakukan pada hari Selasa 17/01/2023, mendatang di depan Gedung DPR-RI dengan harapan berjalan lancar dan di setujui oleh DPR-RI,” ungkapnya.
Selain H, Warsubi Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab juga menyampaikan beberapa hal mengenai aksi yang akan di lakukan para kepala desa “Semoga dengan perjuangan yang saudara lalukan semua mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang saudara harapkan”.
Untuk anggaran DD ( Dana Desa) juga sudah turun dan ada kenaikkan pada tahun ini. Semua itu demi kemajuan desa maka saya juga sangat mengapresiasi dengan apa yang saudara semua perjuangkan”, jelasnya.
251 Kepala Desa yang ikut berangkat sangat antusias dalam rencana untuk mengikuti demo yang damai yang akan di gelar besok.
Berbagai macam benner atau sepanduk mereka bawa di antaranya ada tulisan “Paguyuban Kepala Desa Bersatu Kabupaten Jombang” dan lainnya.
Menurut kades Sambong Khoirur Rozikin selaku koordinator Rombongan Bus 1 menyampaikan bahwa aksi Damai ini diikuti oleh 251 kades se-kabupaten jombang yang terbagi di 21 kecamatan dan berangkat mengunakan 5 bus, dan mobil pribadi, memang ada yang tidak bisa ikut disebabkan karena sakit dan umroh serta kepentingan urgent sehingga tidak bisa ikut ke jakarta, yang terpenting satu tekad, satu tujuan untuk meminta jabatan kades dari 6 tahun ke 9 tahun dan bisa di masukkan ke prolegnas 2023
Mudah mudahan dengan tekat kekompakan dan bersatu seluruh kepala desa se-Indonesia permintaan ini bisa dikabulkan agar nantinya bisa menjadikan pembangunan yang ada di desa lebih maksimal terangnya. (Yitko)