MADIUN - Bertempat di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun pada Selasa, 15 Maret 2022 kemarin, Bunda PAUD Kecamatan se Kabupaten Madiun dikukuhkan secara langsung oleh Bunda PAUD Kabupaten Madiun Ny.Penta Lianawati Ahmad Dawami. Setelah itu Bunda PAUD Kabupaten Madiun Ny.Penta Lianawati Ahmad Dawami juga Mengukuhkan Kelompok Kerja Bunda PAUD Kabupaten Madiun. Dalam acara tersebut Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro juga nampak hadir. Hadir pula dalam acara tersebut Ketua Forum PAUD Jawa Timur, Ketua Forum PAUD Kabupaten Madiun, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun Ny.Siti Zubaidah, Ketua Himpaudi, Ketua IGRA dan lainnya.
Bunda PAUD Kabupaten Madiun Ny.Penta Ahmad Dawami dalam sambutannya setelah mengukuhkan Bunda PAUD Kecamatan se Kabupaten Madiun mengatakan bahwa dengan telah dikukuhkan Bunda PAUD Kecamatan se Kabupaten Madiun dapat mengemban amanah dan pengabdian melaksanakan tugas mengembangkan program di wilayahnya masing masing. Ny.Penta Ahmad Dawami mengatakan bahwa saat ini ada sekitar 691 lembaga PAUD di Kabupaten Madiun dengan 1102 tenaga pendidik serta 18.251 peserta didik.
Setelah dikukuhkan, Bunda PAUD Kecamatan diharapkan segera dapat membentuk Kelompok Kerja atau Pokja tingkat Kecamatan, membuat rencana kerja tahunan guna mendukung Layanan PAUD berkwalitas, melakukan pembinaan dan pengawasan layanan PAUD ditingkat Kecamatan, melakukan pendampingan, koordinasi dan sinkronisasi untuk sinergitas antar lembaga ditingkat Kecamatan, melakukan kerjasama dengan lembaga, profesi dan organisasi ditingkat Kecamatan, melakukan pertemuan berkala tingkat Kecamatan yang dihadiri oleh Bunda PAUD Desa dan Kelurahan serta menyusun laporan yang akan disampaikan kepada Bunda PAUD Kabupaten.
Kelompok Kerja Bunda PAUD Kabupaten Madiun pun strukturalnya sekarang mencerminkan sinergitas antara lembaga lembaga lain diluar Lingkup Dinas Pendidikan yang sekarang masuk dalam keanggotaan. Membangun dan meningkatkan kualitas PAUD sekarang ini tidak saja menjadi tanggung jawab guru guru dilingkup Dinas Pendidikan namun semua dinas dan OPD harus ikut berperan didalamnya.