Surabaya – Rencana akan berdirinya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum ( SPBU) di area Pasar Asem Simo Surabaya, membuat para pedagang gelisah.
Hal ini terbukti, saat sejumlah pedagang Pasar Asem mengadukan persoalan ini, ke Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti beberapa waktu lalu.
Reni Astuti mengatakan, bahwa benar ada pengaduan di dewan, dari salah satu pedagang Pasar Asem yang pernah didatangi Satpol PP yang memberi kabar, bahwa pedagang Pasar Asem akan digusur karena akan ada pembangunan SPBU.
Lalu ia memastikan kondisi riil di lapangan, saya akhirnya cek ke Pasar Asem ingin tahu gambarannya seperti apa, apa SPBU nya memang menggusur lapak para pedagang Pasar Asem atau tidak.
“Ternyata, lapak pedagang Pasar Asem berada di luar lahan SPBU, ini hasil cek saya di Pasar Asem. Hanya saja nantinya keberadaan SPBU dinilai pedagang akan menghalangi lapak jualan mereka.” kata Reni, Selasa (13/04/2021).
Dia menjelaskan, secara historis pedagang Pasar Asem Simo sudah turun temurun berdagang di situ, jadi keberatan jika harus dipindah.
Masih Reni, Sangat tidak baik jika tiba-tiba, tanpa ada sosialisasi ke pedagang, terus akan digusur karena, para pedagang sudah puluhan tahun berjualan disitu.
"Memang, pedagang Pasar Asem menggunakan lahan milik Pemkot Surabaya. Bahkan, Pemkot Surabaya berhak menggusur pedagang. Cuma kalau bisa disosialisasikan dulu ke pedagang, itu saja kok,” jelas Wakil Ketua DPRD Surabaya.
Menurut Reni, persoalan menggusur pedagang dimasa pandemi, apapun itu alasannya, sangat tidak baik. Keberadaan pedagang pasar justru, membuat ekonomi Kota Surabaya meningkat, karena bergairahnya daya beli masyarakat.
“Ekonomi warga setahun ini alami kesulitan, terus saat warga berusaha juga tidak diperbolehkan, karena akan difungsikan untuk SPBU, jadi tolong dicarikan solusinya," ungkapnya.
Reni menambahkan, ada lima pedagang Pasar Asem yang mengadukan ke dirinya, dimana lapaknya akan digusur oleh Satpol PP dan dijadikan SPBU.
“Padahal Walikota Surabaya Eri Cahyadi konsen terhadap ekonomi mikro. Jadi jangan sampai kebijakan Walikota tidak sinkron dengan jajarannya termasuk OPD. Disatu sisi Eri Cahyadi peduli UKM, disisi lain OPD malah akan menggusur pedagang," pungkasnya. ( Adv/Ham)