Surabaya- mengantisipasi penyalahgunaan jelang Pilkada 2020, DPD Partai Golkar Kota Surabaya menugaskan ketua Pimpinan Kecamatan Partai Golkar se-Kota Surabaya, untuk bersama sama tokoh masyarakat mengawasi distribusi bantuan program pemerintah, agar tidak disalahgunakan jelang Pilkada 2020.
"Hasil konsolidasi internal parpol, PK (Pimpinan Kecamatan) ditugasi awasi distribusi bantuan pemerintah. Ada potensi bantuan itu digunakan untuk branding pasangan calon tertentu di Pilkada 2020," ungkap Wakil sekretaris bidang organisasi DPD Partai Golkar Kota Surabaya Asrofi di Surabaya, Senin. ( 07/09/2020)
Adapun bantuan pemerintah seperti halnya bantuan sosial (bansos) senilai Rp164 miliar yang seharusnya dibagikan kepada warga terdampak COVID-19, namun dari sejak Februari 2020 tidak kunjung dibagikan.
Dia juga menugaskan kepada seluruh Ketua Pimpinan Kecamatan dan Kelurahan Partai Golkar se-Surabaya, bersama organ parpol pengusung pasangan bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Machfud Arifin dan Mujiaman untuk berkampanye secara sehat. "Ini untuk memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat Surabaya," tandasnya.
Untuk itu, lanjut dia, Golkar Surabaya berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya bisa menjadi pengawas yang baik dan secara bersama sama parpol mendorong iklim demokrasi yang sehat dengan melakukan pencegahan atas potensi penggunaan APBD Surabaya untuk kepentingan paslon tertentu.
DPD Golkar Surabaya juga meminta kepada Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya bersama fraksi parpol pengusung yang lain mencegah penggunaan anggaran APBD yang bersumber dari pajak dan retribusi digunakan untuk kepentingan kontestasi. "Kebetulan saat ini sedang dibahas dalam badan anggaran," ucapnya.
Perlu diketahui bahwa, Pilkada Surabaya 2020 kali ini diikuti dua pasangan calon yakni Eri Cahyadi dan Armuji yang diusung PDIP dan didukung oleh PSI serta koalisi partai non-parlemen. Sedangkan Machfud dan Mujiaman diusung oleh delapan parpol meliputi PKB, Gerindra, PKS, Golkar, PAN, Demokrat, NasDem dan PPP. ( Ham)