BATULICIN
– Berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara
berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) menerima
penghargaan WTP 5 (Lima) kali berturut-turut dari Kementerian Keuangan
Republik Indonesia (Kemenkeu RI). Penghargaan
WTP yang diterima Pemkab Tanbu tersebut diumumkan pada saat Rapat Kerja
Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun
2020 yang digelar oleh Kementerian Keuangan RI di Jakarta, Selasa
(22/09/2020) pagi.
Rakernas yang digelar secara
virtual tersebut dibuka langsung oleh Menkeu RI Sri Mulyani dan di
ikuti oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia.Dari
Kabupaten Tanah Bumbu, dihadiri oleh Wakil Bupati H. Ready Kambo, Staf
Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Anwar Salujang, Staf Ahli Bidang
Ekonomi dan Pembangunan Andi Aminuddin yang meyaksikan secara langsung
dari Digital Live Room (DLR) Kantor Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi,
Batulicin.
Selain memberikan penghargaan WTP 5
kali berturut-turut, Kemenkeu RI juga memberikan penghargaan WTP 10
kali berturut-turut kepada Kementerian Negara/Lembaga, Provinsi, Kota,
dan Kabupaten, dan penghargaan Barang Milik Negara (BMN) Award kepada
Kementerian Negara dan Lembaga. Wakil Bupati H. Ready Kambo bersykur atas capaian laporan keuangan tahun 2019 yang meraih penghargaan WTP dari Kemenkeu RI.
Ia
mengatakan penghargaan WTP tersebut akan dijadikan semangat untuk terus
melakukan perbaikan tatakelola keuangan Negara kedepannya. Ucapan
terimakasih juga disampaikan kepada semua pihak baik Kementerian
Keuangan, BPK, DPRD, dan jajaran pemerintah daerah sehingga Pemkab Tanbu
meraih opini WTP.
Dirjen Pembendaharaan
Kemenkeu RI, Andin Hadiyanto mengatakan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh
Kementerian Keuangan dengan tujuan menyamakan persepsi dan menyatukan
komitmen untuk melakukan sinergi guna meningkatkan akuntabilitas dan
transparansi pengelolaan keuangan Negara, serta kegiatan ini juga
dilaksanakan dalam rangka memberikan apresiasi kepada Kementerian,
Lembaga Negara, dan Pemerintah Daerah yang laporan keuangannya
memperoleh opini WTP dari BPK RI.
Sementara
itu, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani saat membuka Rakernas mengatakan
tahun ini Pemerintah Pusat kembali meraih opini WTP untuk LKPP dan LKBUN
Tahun 2019. Pencapaian ini tentunya didukung dengan semakin
meningkatnya kualitas dari laporan keuangan Kementerian Negara dan
Lembaga tahun 2019 yang ditandai dengan meningkatnya jumlah opini WTP
dari LKKL yang sebelumnya tahun 2018 sebanyak 81 dan tahun 2019 sebanyak
84 WTP.
Pencapaian yang meningkat juga
terlihat pada laporan pemerintah daerah pada tahun 2019 yang meraih WTP
sebanyak 486 dari 542 Pemerintah Daerah. Adapun
pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP ini terdiri dari 34
Pemerintah Provinsi, 87 Pemerintah Kota, dan 365 Pemerintah Kabupaten. Apabila
dibandingkan tahun 2018, keberhasilan pemerintah daerah yang
mendapatkan opini WTP atas LKPDnya meningkat sebesar 7,9 persen.
Sri
Mulyani berharap capaian opini WTP tersebut dapat terus dipertahankan.
Bagi yang belum mendapatkan opini WTP diharapkan dapat melakukan langkah
yang efektif dan terukur dalam menyelesaikan temuan dan menindaklanjuti
rekomendari BPK secara bersungguh-sungguh sehingga pengelolaan keuangan
Negara dapat memperoleh Opini WTP pada tahun 2020.
Menkeu
juga berharap bagi yang meraih penghargaan WTP 5 dan 10 kali
berturut-turut bisa menjadi contoh dan tidak dicederai oleh berbagai
tindakan atau hal-hal yang bisa menimbulkan laporan keuangan tidak
menggambarkan tata kelola yang baik. (maiya)