JAKARTA
- Merasa kesulitan dan alami hambatan untuk membuka program studi umum dan
terapan, 10 Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) temui pimpinan DPD RI. Dalam
pertemuan di rumah dinas Ketua DPD RI itu, 10 kampus tersebut berharap mendapat
jalan keluar melalui kerja konkret para Senator.
“Kami
terus terang sangat berharap kepada DPD RI, setelah kami melihat sendiri
bagaimana perjuangan DPD RI yang berhasil membantu peningkatan status 9 kampus
IAIN menjadi UIN. Nah sekarang giliran kami, kampus UIN lama, yang mengalami
hambatan dalam membuka prodi umum di kampus kami,” ungkap Prof. Fauzul Imam,
yang didapuk sebagai juru bicara 10 kampus UIN, Minggu (23/8/2020).
Dikatakan
Fauzul, beberapa kampus UIN kesulitan membuka prodi ilmu sosial dan sains yang
berbasis terapan. Mereka hanya bisa membuka prodi umum ilmu induk. Padahal ilmu
terapan lebih dibutuhkan dalam menjawab tantangan jaman. “Dan hal itu sesuai
dengan kebutuhan dan minat masyarakat. Dan niat kami memang memadukan antara
ilmu agama dan sains,” urai Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu.
Sementara
itu, Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Prof. Eka Putra Wirman mengungkapkan
seharusnya tidak ada perbedaan antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), selama statusnya sama-sama
universitas. Seperti halnya Madrasah Ibtidaiyah (MI) setara dengan SD, Madrasah
Tsanawiyah (MTs) setara dengan SMP, dan Madrasah Aliyah (MA) setara dengan SMA.
“Padahal
kalau mau jujur, PTN yang ada sekarang tentu tidak mampu menampung semua anak
bangsa yang ingin belajar di fakultas-fakultas ilmu terapan yang ada. Dan kami,
UIN, selain tersebar merata di hampir semua provinsi, biaya pendidikan di UIN
relatif lebih murah dan terjangkau bagi peserta didik di daerah, tanpa
mengurangi mutu. Karena kami rata-rata juga terakreditasi A dan B. Ini
seharusnya faktor yang juga harus dilihat,” tukas Eka.
Atas
hal itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta masing-masing
kampus membuat daftar masalah yang dihadapi, untuk kemudian diserahkan kepada
Komite III yang membidangi pendidikan. “Nanti dari situ akan kami telaah, dan
kami petakan. Di tataran kebijakan akan menjadi ranah pimpinan, dan di tataran
fraksis akan menjadi tugas teknis Komite III,” tandasnya.
Senada
dengan LaNyalla, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyakini apa yang
diperjuangan kampus UIN akan terwujud. Selama tolok ukurnya berdasarkan kebutuhan.
Seperti halnya IAIN meningkat status menjadi UIN karena kebutuhan. Begitu pula
UIN membuka prodi ilmu terapan, juga harus karena kebutuhan.
Ditambahkan
Nono, memang harus ada proses untuk itu. Seperti yang pernah ia alami saat
menjadi Gubernur Akademi TNI, untuk memperjuangkan kesamaan derajat antara
lulusan Akademi Militer dengan Strata S1. “Alhamdulillah akhirnya bisa.
Kuncinya harus berdasarkan kebutuhan. Dan saya pikir, Presiden Jokowi berulang
kali menekankan pentingnya kualitas SDM Indonesia untuk dapat melakukan
lompatan. Itu saya kira salah satu kebutuhan,” ujarnya.
Di
tempat yang sama, Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni optimis Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dapat memahami niat kampus-kampus UIN
untuk membuka prodi ilmu terapan. Mengingat Mendikbud telah meluncurkan program
‘Merdeka Belajar: Kampus Merdeka’, bagi perguruan tinggi.
“Program
tersebut memberikan otonomi bagi PTN maupun swasta yang berakreditasi A dan B
untuk membuka prodi baru. Dengan titik tekan, prodi yang sesuai kebutuhan masa
depan. Dan akan dipermudah, apabila kampus tersebut telah menjalin kerjasama
dengan organisasi dunia atau 100 kampus terbaik dunia. Saya pikir UIN lebih
mudah bekerja sama dengan kampus seperti Al-Azhar dan lainnya kan,” tukas
Senator asal DKI Jakarta itu.
Optimisme
para Senator juga disampaikan Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin.
Menurutnya selama hambatan itu masih berkisar di sektoral antar kementerian,
maka DPD yakin dapat memperjuangkan aspirasi para rektor. “Dalam case UIN ini
kan ada tiga kementerian yang terlibat. Kemenag, Kemendikbud dan Kemenpan/RB.
Selama masih dalam tataran Permen dan Kepmen, tidak terlalu sulit,”
ungkapnya.
Dalam
pertemuan yang dihelat Minggu petang itu, selain Rektor UIN Banten dan Padang,
juga hadir Wakil Rektor UIN Bandung Prof. Rosihan Anwar dan Dr Alamsyah dari
UIN Lampung. Sedangkan pimpinan UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Mataram, UIN
Walisongo Semarang, UIN Sultan Thoha Saifudin Jambi, UIN Antasari Banjarmasin,
dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berhalangan hadir. Sementara Senator yang
juga hadir tampak Wakil Ketua Komite III Fadhil Rahmi Lc, Abdul Rahman Thaha
dan Ajbar serta Sekjen DPD RI Reydonnyzar Moenek. (*)