SAMPANG - Sampang. Pemilik media, pemimpin umum,
pemimpin redaksi / penanggungjawab, kepala biro di Kabupaten Sumenep, Pamekasan
dan Sampang sepakat tingkatkan mutu media dan wartawan melalui perkumpulan
Media Online Indonesia (MOI).
Kesepakatan tersebut dihadiri Ketua DPW
(Dewan Pengurus Wilayah) MOI Jatim Agung Santoso di Kabupaten Sampang (14/8)
berkenaan dengan roadshow Agung Santoso seri II di Pulau Madura.
Agung sapaan akrab pria yang pernah menjadi
wartawan dan redaktur di harian bhirawa Surabaya memberikan pembekalan kepada
calon pengurus MOI Kabupaten Sampang, Pamekasan dan Sumenep yang di pusatkan di
Sampang.
"Kami semua rekan-rekan calon pengurus
DPC Kabupaten Sampang, Pamekasan, Sumenep setuju dengan rencana MOI
meningkatkan mutu media dan wartawan dalam rangka menghadapi berbagai tantangan
dan harapan di masa datang,"ujar Ali calon Ketua MOI Sampang yang diamini
Wahyudi calon Ketua MOI Pamekasan.
Selain memberikan pembekalan, wawasan tentang
perkumpulan MOI sekitar dua jam setengah, Agung yang juga Ketua Forum
Komunikasi Peminpin Redaksi Media juga memberikan informasi tentang 6 butir
hasil roadshow seri pertama. Diantarannya dua butir penting untuk kerjasama dengan pemda , media
cukup berbadan hukum.
"Kami pernah komunikasi dengan dewan
pers tentang media yang bisa bekerjasama dengan pemda apa harus terverifikasi
dewan pers, jawabnya dewan pers cukup berbadan hukum sesuai UU Pers," ujar
Darmaji, selaku Kasi Media Publik yang juga hadir dalam acara roadshow
tersebut.
Darnaji juga mengungkapkan berkenaan dengan
rencana Diskominfo Sampang mengadakan Pendidikan dan Pelatihan yang juga ada
ujian seperti UKW,, Darmaji mendapat jawaban dari dewan pers "Silakan
kominfo adakan ukw tapi kerjasama dengan PWI".
Menurut Agung sebenarnya nama UKW diganti
kominfo menjadi Pendidikan dan Latihan dengan ada ujiannya dan 12 materi yang
diujikan sama dengan lembaga resmi yang ditunjuk sebagai tim penguji ukw tidak
menjadi problem.
"Materi sana, ada ujiannya, juga diberi
tingkatan misalnya muda, madya dan utama , bahkan ada materi muatan liokal
misalnya jumlah kecamatan, opd, potensi daerah dsb sesuai kajian masing-masing
daerah,"ujar Agung.
Yang penting lembaga penyelenggara, lanjut
Agung adalah Kominfo, yang jelas lembaga Pemerintah, tidak perlu lagi diragukan, jangan sampai Kominfo
masing-masing daerah ingin punya kemandirian yang bisa dipertanggungjawabkan tapi
masih di suruh kerjasama oleh lembaga yang ditunjuk dewan pers untuk
penyelenggara.
"Saya
sangat menghargai keberadaan dewan pers dan konstituantenya, untuk pembinaan,
pengawasan media dan wartawan tanggungjawab Kominfo masing-masing Pemerintah
Daerah, sedang dewan pers yang level nasional, selain fokus menangani berbagai
pengaduan juga membuat konsep nasional
tentang peran media dalam membangun bangsa dan negara, (Suh )