BATULICIN
- Bupati Tanah Bumbu H. Sudian Noor menyampaikan rancangan APBD Perubahan tahun
2020. Penyampaian digelar dalam rapat Paripurna melalui Ketua DPRD
Kab.Tanbu H. Supiansyah, Senin (24/08/2020) di gedung paripurna
DPRD.
Bupati
menyampaikan, Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020, mengacu pada Nota
Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2020.
"Semoga
dengan pelaksanaan rapat paripurna Dalam rangka penyampaian Rancangan APBD
perubahan Tahun Anggaran 2020, semakin meningkatkan kualitas bagi pelaksanaan
pembangunan daerah, terutama dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan guna
mewujudkan Kabupaten Tanah Bumbu yang semakin maju, mandiri dan sejahtera,"sebutnya.
Lanjutnya,
perubahan anggaran ini, bukan merupakan perubahan terhadap kebijakan anggaran
yang telah disepakati, tetapi lebih merupakan penguatan, terhadap kebijakan-kebijakan
tersebut.
Bupati
pula menyampaikan secara garis besar ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, yakni sebelum
perubahan sebesar 1 Triliyun 710 Milyar 928 Juta 212 Ribu 669 Rupiah, dan setelah
perubahan menjadi 1 Triliyun 596 Milyar 310 Juta 955 Ribu 353 Rupiah, atau
mengalami penurunan sebesar 114 Milyar 617 Juta 257 Ribu 316 Rupiah.
Bupati
merincikan, Pendapatan Asli Daerah, pada perubahan APBD ini sebesar 125 Milyar
399 Juta 315 Ribu 376 Rupiah, mengalami penerunan 50 Milyar 394 Juta 909 Ribu
734 Rupiah atau sebesar 28,67%, dari
anggaran semula sebesar 175 Milyar 794 Juta 225 Ribu 110 Rupiah;
"Sedangkan
Dana Perimbangan, sebesar 992 Milyar 887 Juta 584 Ribu 100 Rupiah
mengalami penerunan sebesar 80 Milyar 420 Juta 146 Ribu 800 Rupiah atau sebesar
7,49 %, dari anggaran semula sebesar 1 Triliyun 73 Milyar 307 Juta 730 Ribu 900
Rupiah.
Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah, sebesar 478 Milyar 24 Juta 55 Ribu 877 Rupiah, yang
berarti meningkat sebesar 16 Milyar 197 Juta 799 Ribu 218 Rupiah atau 3,51 %
dari anggaran semula sebesar 461 Milyar 826 Juta 256 Ribu 659
Rupiah."bebernya.
Dari
sisi anggaran Belanja Daerah sambungnya , maka perubahan APBD Tahun Anggaran
2020, secara keseluruhan platfond anggaran Belanja mengalami perubahan sebesar
1 Triliyun 962 Milyar 488 Juta 516 Ribu 323 Rupiah, meningkat sebesar 15 Milyar
263 Juta 169 Ribu 167 Rupiah atau 0,78
%, dari anggaran semula sebesar 1 Triliyun 947 Milyar 225 Juta 347 Ribu 156
Rupiah.
Dari
total anggaran Belanja tersebut, maka alokasi dan distribusi anggaran, untuk
Belanja Tidak Langsung, menjadi sebesar 884 Milyar 685 Juta 843 Ribu 906 Rupiah
, naik sebesar 16 Milyar 805 Juta 450 Ribu 314 Rupiah atau 1,94 % dari anggaran sebelum perubahan
sebesar 867 Milyar 880 Juta 393 Ribu 592 Rupiah.
Dan
alokasi anggaran Belanja Langsung menjadi Sebesar 1 Triliyun 77 Milyar 802 Juta
672 Ribu 416 Rupiah, mengalami penurunan sebesar 1 Milyar 542 Juta 281 Ribu 147
Rupiah atau 0,14% dari anggaran
sebelumnya sebesar 1 Triliyun 79 Milyar 344 Juta 953 Ribu 563 Rupiah. "Dengan
Surplus atau Defisit APBD Tahun Anggaran 2020, setelah perubahan sebesar 366
Milyar 177 Juta 560 Ribu 970 Rupiah, ini mengalami kenaikan sebesar 129
Milyar 880 Juta 426 Ribu 483 Rupiah atau
54,96% dari anggaran semula sebesar 236 Milyar 297 Juta 134 Ribu 487 Rupiah,
Sedangkan
untuk Pembiayaan Daerah juga mengalami perubahan. Dimana untuk Penerimaan
Pembiayaan Daerah sebelum perubahan sebesar 246 Milyar 297 Juta 134 Ribu 487
Rupiah. Sesudah perubahan sebesar 376 Milyar 177 Juta 560 Ribu 970 Rupiah, atau
bertambah sebesar 129 Milyar 880 Juta 426 Ribu 483 Rupiah. Kemudian dengan
Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebelum dan sesudah perubahan tetap sebesar 10
Milyar Rupiah.
Sementara
itu, untuk Pembiayaan Netto sebelum perubahan sebesar 236 Milyar 297 Juta 134
Ribu 487 Rupiah. Sesudah perubahan sebesar 366 Milyar 177 Juta 560 Ribu 970
Rupiah, atau bertambah sebesar 129 Milyar 880 Juta 426 Ribu 483 Rupiah.
"Perlu
kiranya kami sampaikan pula bahwa Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020,
kiranya dapat segera dibahas guna mendapat persetujuan bersama dan selanjutnya
dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, "jelasnya. (maiya)