Surabaya - Keluhan masyarakat soal belum terrealisasikan dana hibah Jaring Aspirasi Masyarakat(Jasmas) terus bermunculan disetiap reses anggota DPRD Kota Surabaya.
Kali ini, giliran Anggota Fraksi Partai Gerindra Surabaya, Ajeng Wira Wati yang menerima banyak keluhan soal Jasmas.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya ini, menggelar reses pada tanggal 30 Januari - 4 Februari 2020, di daerah pemilihan Surabaya I (Krembangan, Bubutan, Genteng, Tegalsari, Simokerto dan Gubeng).
Dalam kesempatan itu, warga mengadu tentang berbelitnya birokrasi pada program Jasmas, ketidakjelasan secara sepihak.
Padahal warga sudah membuka rekening bank dan menandatangani kontrak kerjasama(MoU).
“Sampai sekarang belum cair dan membuat warga putus asa. Ini sangat mengecewakan warga,” papar Ajeng menyampaikan keluhan warga saat reses, Rabu(5/2/2020).
Proposal warga yang diajukan ke Pemkot Surabaya lewat program Jasmas, kata dia, rata-rata untuk peningkatan kesejahteraan warga.
Dijelaskan olehnya, ada permintaan pemenuhan kebutuhan air dan penambahan fasilitas umum.
“Selain soal Jasmas, sejumlah kelompok masyarakat juga bertanya masalah sosial lainnya yang perlu ditindak lanjuti oleh eksekutif,” tandasnya.
Ajeng menambahkan, keluhan warga diluar masalah Jasmas yaitu mengenai dimudahkan perbaikan fasilitasnya Air di balai RW sekaligus Paud.
Penambahan uang kompensasi bagi para pengurus RW/RT(wakil ketua), pemberdayaan wanita tanpa dibatasi usia, pengelolaan rumah susun(Rusun) kurang maksimal, bantuan pemberdayaan disabilitas yang masih produktif dan penjelasan soal BPJS PBI yang dinonaktifkan sepihak.
“Ini semua permasalahan akan saya sampaikan ke Pemkot dalam hearing. Saya juga ingin tahu data penerima BPJS PBI yang dicover dari APBN dan APBD, biar jelas semua,” tambahnya.( Ham)