Surabaya – Pernyataan anggota DPRD Kota Surabaya dari Partai Nasdem Imam Syafii, yang menuding metode kerja turun ke masyarakat yang dilakukan pejabat Pemkot Surabaya sebagai ”pencitraan”, menuai kecaman dari para pengurus RT/RW dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).
”Lha piye to, kan justru turun ke lapangan itu yang benar. Coba lihat, Surabaya semakin hijau. Pemerintah kota sangat peduli masalah anak-anak.
Terbukti, Pemkot tak ingin ada anak putus sekolah, ada beasiswa siswa miskin. Masalah kenakalan anak dicarikan solusi. Kebijakan seperti itu lahir dari turun melihat langsung problem di masyarakat,” ujar Ketua RW 03 Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo, Hari Satoto, Minggu (3/11/2019).
Hari menilai, gaya kepemimpinan Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang rajin turun ke lapangan telah diikuti jajarannya. Saat ini, semakin banyak pejabat Pemkot Surabaya yang rajin blusukan ke masyarakat, termasuk Kepala Bappeko Eri Cahyadi yang dipermasalahkan Imam Syafii.
”Kegiatan blusukan ke kampung adalah bagian dari tugas jajaran Pemkot Surabaya, termasuk Pak Eri Cahyadi, untuk menyerap aspirasi. Kan itu juga bagian dari perencanaan pembangunan kota. Kok begitu dipermasalahkan,” ujarnya.
Abdul Munif, Ketua LPMK Kedung Baruk, menilai, tudingan politisi Nasdem tersebut sangat bermuatan politis. Diterangkan, Imam Syafii menyudutkan Risma dan pejabat Pemerintah Kota, karena momentumnya mendekati Pilkada 2020.
”Tudingan (politisi Nasdem) itu karena ada kepentingan politik di baliknya. Namanya pejabat memang harus dekat rakyat, ada sinergi antara pejabat dan masyarakat,” ucapnya.
Pandangan serupa disampaikan Harmadi, Ketua LPMK Bulak. ”Misalnya Pak Eri, dia turun memantau langsung Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di berbagai kelurahan. Perlu diingat, Musrenbang itu dimulai dari tingkat terbawah. Jadi wajar jika turun ke kampung,” ujarnya.
”Saya selalu hadir. Saat turun ke masyarakat, tak ada pejabat Pemkot yang pencitraan. Semuanya fokus mendapatkan informasi dari warga, menggali masalah, cari solusi. Itu ditradisikan Bu Risma, jadi jajarannya tidak berani pencitraan, semuanya kerja serius,” imbuh Harmadi.
Sigit, Ketua RW 02 Rangkah Buntu, menilai, upaya Risma dan jajarannya yang sering menyapa warga merupakan kegiatan positif. ”Kalau ada yang bilang pencitraan, itu berlebihan,” ujarnya.
Dukungan juga ditunjukkan Gatut Priyo Widodo, Ketua RT 06, Balas Klumprik, Wiyung. ”Kenapa itu saya bilang bukan pencitraan? Karena keliling kampung lalu diikuti kerja nyata. Kalau pencitraan, hanya melakukan kegiatan yang kesannya baik, namun tak ada tindakan konkrit di masyarakat,” jelas Dosen UK Petra Surabaya bergelar doktor ini.
Menurut Titik Mudjiana, pengurus RT 02 RW 09 Tempel Sukorejo III, Wonorejo, Tegalsari, para pejabat pemerintah kota dalam melaksanakan tugasnya sudah semestinya turun ke lapangan untuk mengecek dan mengevaluasi pelaksanaan program-program pembangunan.
”Kalau enggak turun, ya enggak tahu yang terjadi di lapangan,” kata Titik.
Seperti diketahui, politisi Nasdem Imam Syafii sebelumnya mencecar Walikota Risma dengan sejumlah tudingan, di antaranya pencitraan pejabat Pemkot Surabaya, termasuk Kepala Bappeko Eri Cahyadi. ( Ham )