Surabaya- Untuk
penanganan banjir diwilayah Kota Surabaya, Pemkot Surabaya mengunakan skala
prioritas. Eri Cahyadi Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko)
Surabaya mengatakan, langkah itu ditempuh, agar program pembangunan lainnya
juga bisa berjalan.
"Kalau mayoritas
anggaran ditarik ke (penanganan) banjir, otomatis tak ada untuk pengentasan
kemiskinan dan program lainnya," papar Eri.
Menurut Eri, untuk
menyelesaikan masalah banjir akan ditentukan dulu kawasan-kawasan mana yang
didahulukan. Salah satunya adalah di Benowo, Surabaya Barat yang berdekatan
dengan Kali Lamong.
Kawasan tersebut, saat
musim hujan menjadi langganan banjir. Lima tahun sebelumnya. Sebagian besar
anggaran penanganan bajir terbesar dari pemerintah pusat.
"Saat ini, tak
menerima bantuan itu, maka kita harus punya skala prioritas," ungkapnya.
Kamis, ( 3/ 10/2019 )
Semua masalah banjir,
lanjut Eri, penyebabnya bukan terletak pada saluran utamanya. Saat ini banyak
laporan banjir yang datang dari masyarakat yang berada di kawasan perumahan. Setelah.
Pihaknya turun tangan,
persoalannya adalah lebar saluran. "Kan dia, punya
kewjiban buat saluran, setelah kita lihat salurannya hanya 10- 20 cm,"
imbuhnya.
Ia sepakat dengan
kalangan dewan, bahwa untuk menyelesaikan banjir ada sinergi antara pemerintah
kota dengan masyarakat. Eri mencontohkan saluran yang berada di kawasan
perkampungan. Di kawasan itu masyarakat yang mempunyai persil mempunyai
kewajiban untuk membuat saluran pembuangan.
"Kalau perumahan
masih ada tanggung jawabnya, kan ada siteplan. Tapi kalau yang punya
tanah-tanah, kemudian dibangun bagaimana kemudian mengkoneksikan saluran,"
ungkapnya.
Dia mencontohkan,
kondisi di Medokan Ayu. Di wilayah tersebut, saluran air yang ada tak
terkoneksi dengan saluran utamanya. Karena, berupa tanah kapling, kemudian
membangunnya juga tak rata.
"Ini yang harus
kita carikan solusi, bagaimana masyarakat tetap bisa membangun. Tapi punya
kewajiban membuat saluran yang terkoneksi dengan saluran tersiernya,"
tuturnya.
Eri menambahkan, untuk anggaran
penangangan banjir di bawah pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pematusan (DPUPMB). Tak berbeda dengan tahun sebelunya.
Jumlah anggaran yang
dikelola dinas tersebut, untuk mengatasi masalah banjir dan program kegiatan
lainnya , sekitar Rp. 1,2 Triliun
Sedangkan untuk
mengatasi masalah banjir, DPUPMB mempunyai petugas, yang melakukan pengerukan
dan pembersihan saluran. Kepala DPUPMB Kota
Surabaya Erna Purnawati, menyampaikan, pihaknya memiliki sekitar 1.200 petugas
penaganan saluran. Dari jumlah itu, sebanyak 370 orang diantaranya adalah
operator alat berat, drive dan operator pompa.
"Para petugas itu
tersebar di seluruh kawasan kota. Hari Sabtu dan Minggu biasanya mereka
membantu kerja bakti di RT/RW. Untuk penanganan banjir, teman-teman punya
prioritas mana yang harus ditangani dulu," papar Erna. ( Ham )