Surabaya - Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya,
mengakomodir kebutuhan para pelaku usaha di bidang logistic. Melalui sebuah
forum workshop, forum yang digelar di Restoran Mahameru Jalan Diponegoro No.52
Surabaya, Rabu (25/09/2019). Ini mempertemukan para pelaku usaha dengan
stakeholder. Dan beberapa instansi terkait yang berhubungan dengan
transportasi.
Mereka yang hadir diantaranya, perwakilan Badan
Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, PT Pelindo III Surabaya, PT
Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya,
Dishub Provinsi Jatim, Bappeda Provinsi Jatim, Ditjen Bea dan Cukai Surabaya,
Assosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia DPW Jatim, Assosiasi INSA
(Indonesian National Shipowner’s Associaton) serta para pakar dan akademisi.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPM & PTSP) Kota Surabaya, Nanis Chairani mengatakan, forum
tersebut bertujuan untuk memecahkan solusi terkait hambatan-hambatan yang
dialami para pelaku usaha di bidang jasa transportasi, khususnya logistik.
“Melalui kegiatan itu, kemudian kita bisa melakukan pemetaan-pemetaan terkait
permasalahan atau kendala yang dialami para pelaku usaha di sektor logistik,”
papar Nanis saat ditemui seusai workshop.
Menurutnya selama ini, usaha di bidang logistik mempunyai
peranan yang sangat penting berhubungan dengan peluang investasi di Kota
Surabaya. Apalagi,
saat ini investasi di bidang transportasi mulai bergerak. Data bulan Januari –
September 2019, investasi di sektor transportasi darat mencapai 10,45 persen atau
sekitar Rp 3 triliun.
“Karena itu, kami juga mempunyai
perhatian khusus terkait permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha tersebut.
Sehingga melalui kegiatan itu bisa terakomodir apa saja yang menjadi kebutuhan
pelaku usaha di bidang logistik tadi,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, pertemuan itu juga menjadi penjembatan
bagi para pelaku usaha di bidang logistic.Untuk menyampaikan ide-ide gagasan
ataupun kritikan kepada instansi dan stakeholder terkait. Seperti permasalahan
jalan, kemacetan, regulasi hingga perizinan. Dengan begitu, ide-ide masukan
dari asosiasi atau pelaku usaha itu diharapkan ke depan ada rekomendasi untuk
diteruskan ke pihak-pihak terkait.
“Nah, dari hasil pertemuan ini kita bisa buat rekomendasi
untuk kemudian kita sampaikan ke instansi atau stakeholder terkait, agar
nantinya ditindaklanjuti,” jelas Nanis.
Ia mengatakan, sebelum pertemuan itu digelar, pihaknya
juga melakukan FGD (Focus Group Discussion) bersama akademisi, BUMN (Badan
Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), asosiasi, dan beberapa
stakeholder terkait untuk menentukan suatu kajian akademis. Kajian itu untuk
mencarikan solusi berdasarkan hambatan dan permasalahan yang terjadi pada
pelaku usaha logistik yang ada di Surabaya.
“Kita harapkan dapat rekomendasi yang bagus untuk
diteruskan, baik ke pemerintah provinsi, pemerintah pusat atau ke pemkot
langsung, sehingga kebutuhan pelaku usaha di bidang logistik ini terakomodir,”
tandasnya.
Pihaknya, lanjut dia, untuk menyelesaikan permasalahan
yang dihadapi pelaku usaha tersebut, tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak.
Makanya, semua instansi atau stakeholder terkait juga harus terlibat
bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan itu.
“Seperti permasalahan jalan, itu kan ada kewenangannya
Pemkot Surabaya, Pemprov Jatim dan juga pemerintah pusat. Karena itu dari
rekomendasi tersebut yang kemudian kita butuhkan untuk kita salurkan agar dilakukan
tindak lanjut,” katanya.
Sedangkan, Deputi Regional Manager Pelayanan Pelanggan
PT. Pelindo III Surabaya, Dany Rahmad Agustian menilai, bahwa potensi bidang
logistik di Kota Surabaya ini cukup besar. Dari data tahun 2018, total
kontainer yang masuk di Jawa Timur terutama Surabaya sebanyak 2.789.000 50
tius.
“Dan itu, 26,78 persen ada di Kota Surabaya, sedangkan
sisanya dibagi di beberapa daerah mulai Gresik, Mojokerto, Jombang, Malang hingga
Pasuruan,” ujar Dany.
menurunya, beban jalan yang ada di Kota Surabaya ini
menjadi salah satu kendala yang dihadapi para pelaku usaha logistik. Contohnya
saja, Dany menyebut, seperti akses di Jalan Margomulyo yang dinilai selalu
krodit lalu lintas dengan kendaraan-kendaraan besar.
“Makanya ini perlu koordinasi dengan semua pihak,
antara pemerintah kota, pemerintah provinsi dan juga dari Pelindo untuk
bersama-sama mencari solusinya,” tambahnya. ( Ham )