SAMPANG - Pulahan aktivis mahasiswa yang
tergabung dalam kelompok Cipayung Kabupaten Sampang Pergerakan Mahasiswa Islam
Indonesia (PMII) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melakukan demo di depan Kantor DPRD
Sampang, Kamis (5/9/2019).
Penyebabnya
bermula dari usulan Dewan jaminan sosial Nasional (DJSN) pada tanggal 28
Agustus 2019 tentang usulan kenaikan iuran BPJS kesehatan mulai dari Rp16.500
hingga Rp 40.000. Mereka menganggap
pemerintah tidak pro rakyat dan seolah olah bersifat diktator yang tidak mau
mendengar suara rakyatnya.
Pantauan
suarabayanewsweek.com di lapangan, puluhan mahasiswa PMII dan GMNI berangkat
dari depan pasar Srimangun sambil berorasi dan membentangkan spanduk penolakan
kenaikan iuran BPJS .Selain itu,juga memberikan selebaran kertas di sepanjang
jalan menuju Gedung DPRD Sampang. Tiba di depan Gedung DPRD Sampang, saat
berorasi mereka mendesak seluruh Anggota Dewan harus keluar. Tak lama kemudian
ada beberapa wakil rakyat yang menemui pedemo.Terlihat didepan pintu masuk
Kantor DPRD Sampang di jaga oleh Aparat Kepolisian.
Syaiful
Rahman selaku koordinator aksi mengatankan,alasan pemerintah menaikan iuran
BPJS dengan dalih difisit yang akan mencapai 28,3 Trilliun.Ini membuktikan
pemerintah tak mau berfikir dampak yang akan ditanggung oleh rakyat.Padahal
pemerintah menjamin kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, dan ini tampak
dalam Visi dan Misi BPJS " terwujudnya jaminan kesehatan yang berkualitas tanpa
diskriminasi".
" Kan
ini tidak sesuai dengan kenyataan,padahal dalam undang undang Nomor 40 tahun
2004 tentang sistem jaminan sosial Nasional pasal 17 ayat 1 menegaskan bahwa
besarannya iuran ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau jumlah nominal
tertentu. Padahal di pasal 4 menegaskan bahwa iuran program jaminan sosial bagi
fakir miskin dan orang tidak mampu akan dibayar oleh pemerintah. Namun, faktanya
malah mewajibkan seluruh masyarakat untuk ikut BPJS hal ini tertera dalam
undang undang nomor 24 tahun 2011. Rakyat sudah banyak terbebani oleh kebutuhan
sehari-hari mulai dari tarif listrik hingga BBM, "ujarnya.
Para
demonstran yang tergabung dalam kelompok Cipayung Kabupaten Sampang Pergerakan
Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
(GMNI) mendesak DPRD Sampang agar menolak kenaikan iuran BPJS dan siap di
sampaikan berbentuk rekomendasi kepada DPR RI,teriak korlap aksi.
Selain itu, DPR
wajib melakukan pengawasan yang ketat untuk optimalisasi sistem pelayanan. Selanjutnya
Ketua DPRD Sampang dan seluruh Ketua Fraksi ikut serta menandatangani petisi
penolakan kenaikan iuran BPJS kesehatan, “tandasnya. (din)