Surabaya- Untuk
mendukung penuntasan skala lingkungan zero kawasan kumuh di Surabaya, Tim
Program Kota Tanpa Kumuh (Program Kotaku) bekerja sama Pemerintah Kota (Pemkot)
Surabaya, Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Pemukiman (Satker PIP), Satuan
Kerja Provinsi, menyelenggarakan workshop Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di
Hotel Neo Jalan Jawa Surabaya, Kamis (29/08/19).
Workshop ini dihadiri
oleh sejumlah perwakilan perangkat daerah, seperti Badan Perencanaan dan
Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Satker PIP, perwakilan Kotaku Surabaya,
OSP 3 Jawa Timur, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (PPW) Jawa Timur, Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) dan beberapa jajaran terkait.
Pelaksanaan workshop
ini, bertujuan untuk memberikan pembekalan dan pengetahuan kepada segenap
peserta. Untuk berinovasi dan menyatukan visi misi dan pemikiran. Dalam
mendukung penuntasan permukiman perkotaan yang layak huni. Produktif dan
berkelanjutan di Kota Surabaya.
Hal ini sebagai output dari
tujuan program Kotaku. Salah satunya dengan kolaborasi dan akselerasi program
perumahan dan kawasan permukiman untuk pencapaian target 100-0-100. Target
tersebut diartikan dalam 100 persen akses universal air minum, 0 persen
permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.
Dalam kesempatan itu,
Kabid Sarana dan Prasarana Wilayah Bappeko Surabaya, Andi Prihandoko
mengatakan, untuk mendukung program tersebut, Pemkot Surabaya menetapkan
beberapa kawasan prioritas peningkatan kualitas perumahan dan permukiman. Hal
ini tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Surabaya tahun 2015,
tentang kawasan prioritas peningkatan kualitas perumahan dan permukiman di Kota
Surabaya.
“Pemkot Surabaya
mempunyai konsen yang cukup besar dalam peningkatan kawasan permukiman,” papar
dia.
Secara luasan, lanjut
dia, Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia dan cukup padat. Maka
dari itu, melalui pelaksanaan kegiatan workshop ini. Diharapkan adanya
peningkatan kebijakan program dalam penanganan kumuh. Strategi pencapaian
target sisa pengurangan kumuh tahun 2019 bisa tuntas.
“Sehingga dibutuhkan
suatu perencanaan yang benar-benar mengarah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,”
ujarnya.
Menurutnya, di tahun
2019 terdapat rencana aksi penuntasan penanganan skala lingkungan lokasi
prioritas di 21 kelurahan Surabaya. Rencana aksi tersebut akan menyelesaikan
sisa kawasan kumuh tahun 2019 seluas 43,46 Hektar.
“Melalui workshop ini,
kami berharap peran serta dan masukan-masukan dari para peserta. Dalam
mendukung pencapain Kota Surabaya bebas dari kawasan kumuh,” tandasnya.
Di tempat yang sama,
Pakar Tata Tota Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya (ITS), Maztri
Indrawanto menilai, bahwa upaya-upaya dalam mencapai target 100.0.100. Itu
terus dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Kendati demikian, program Kotaku, yang
digaungkan sejak 2015 itu. Diharapkan bisa tuntas dalam empat bulan terakhir
ini.
“Sehingga kita
berharap Kota Surabaya menjadi pioner penataan program Kotaku di Indonesia. Dalam
mencapai progres yang signifikan,” ungkap Maztri.
Oleh sebab itu, pihaknya
mendorong Pemkot Surabaya. Agar dalam empat bulan terakhir ini. Mempercepat
progres pengerjaan di beberapa kawasan, yang menjadi prioritas itu. Karena itu,
melalui workshop ini, diharapkan muncul output rumusan-rumusan
tindak lanjut, dari jajaran atau instansi terkait.
“Sehingga nanti output nya
kita mendapatkan rumusan-rumusan. Yang akan dilakukan instansi atau jajaran
terkait. Sehingga harapan kita semua, bulan September sampai November 2019,
nanti bisa lancar dan tuntas,” pungkasnya. (Ham )