Surabaya- Walikota
Surabaya Tri Rismaharini dinilai tetap satu frekuensi dengan Ketua Umum DPP PDI
Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait penunjukan ketua, sekretaris, dan
bendahara baru di tubuh DPC PDIP Kota Surabaya menggantikan Whisnu Sakti Buana.
Ini karena Risma memiliki relasi sangat dekat dengan Megawati, sehingga tak
mungkin berbeda kebijakan dengan putri proklamator Bung Karno tersebut.
Analis Politik
Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdussalam mengatakan, Risma memang tak
mau masuk ke dalam polemik secara langsung karena untuk menjaga hubungan dengan
Whisnu Sakti Buana yang tak lain adalah wakil walikota. Namun, dengan melihat
relasi antara Risma dan Megawati, walikota perempuan pertama di Surabaya itu
tidak akan berbeda sikap dengan DPP PDIP.
”Bu Risma mempunyai
kedekatan khusus dengan Bu Mega, jadi tidak mungkin beda frekuensi. Karena
keputusan di PDIP itu kan sangat kuat dari DPP, menurut saya, Bu Risma
menyesuaikan frekuensi DPP PDIP,” ujarnya kepada media, Kamis (11/7/2019).
Menurut Surokim, sikap
Risma yang tak mau ikut polemik kepengurusan di DPC PDIP Surabaya bisa dibaca
sebagai keselarasan dengan kebijakan DPP. Surokim juga menilai sikap Risma yang
tak mau terbuka menyatakan pendapat dalam polemik ini sebagai langkah tepat
demi menjaga kondusivitas.
”Pasti suara Bu Risma
ke DPP. Tapi memang lebih baik diam dan tidak masuk ke polemik ini,” ujar Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Trunojoyo Madura.
Seperti diketahui,
pada Konfercab PDIP Surabaya Minggu lalu (7/7/2019), DPP PDIP menugaskan Adi
Sutarwijono sebagai ketua PDIP Surabaya. Surat yang ditandatangani Ketua Umum
Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto tersebut, mendapat
penolakan sebagian pengurus anak cabang (PAC) dan sejumlah pengurus PDIP
Surabaya sebelumnya, termasuk beberapa anggota Fraksi PDIP di DPRD Surabaya.
Di sisi lain, banyak
pula PAC dan jajaran kepengurusan PDIP Surabaya sebelumnya yang mendukung
instruksi Megawati tersebut.( Ham )