BATULICIN - Pemerintah Kabupaten
Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) menggelar Rakor Badan
Kerja Sama Antar Desa (BKAD) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK).Ratusan peserta
yang mengikuti di buka Bupati Tanah Bumbu melalui Staf Ahli Bupati Bidang
Politik Hukum dan Pemerintahan ,Drs. H. Muhammad Thaha. di Mahligai
Bersujud,Rabu (19/06/19) Kecamatan Simpang Empat.
Dikatakannya,
BKAD) dan UPK memiliki peran penting dan strategis dalam mengembangkan aset
masyarakat berupa dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan.Melalui Rakor BKAD dan
UPK ini tandasnya, dana ex PNPM Mandiri Perdesaan ini akan terjaga
yang sekarang berubah menjadi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DPAM).
"Sebagaimana
yang diharapkan Bupati,Dana Ex PNPM Mandiri Perdesaan yang di kelola itu harus
berkembang dan meningkat , dan sejatinya untuk menunjang peningkatan ekonomi
masyarakat pula, "ucap M. Thaha.
Selain
itu tambahnya, dalam rakor ini turut membahas tentang strategi peningkatan
pengelolaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan."Hal demikian diharapkan
mampu memiliki peran dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja ,pengetahuan dan
wawasan ,skill bagi pin BKUD -UPK serta kelompok simpan pinjam perempuan
,"tutupnya.
Kepala
Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa (BPMPD Kab. Tanbu) melalui
Kabid PMLK Hj. Maulidah Hayati, SKM memaparkan. BKAD sebagai lembaga yang
terbentuk atas kesepakatan antar desa disuatu wilayah di Kecamatan dan
berfungsi mengintegrasikan sistem pembangunan parisifatip kedalam sistem
pembangunan daerah.
Lanjutnya
,sedangkan UPK adalah lembaga pengelola dana bergulir yang dibantu oleh BP-UPK,
tim verifikasi serta tim pendanaan maupun tim penyehatan pinjaman."Tim ini
saling bekerjasama memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui akses permodalan dan pengembangan dana modal
bagi masyarakat di kelompok SPP dan UEP yang tidak tersentuh oleh lembaga
perbankan maupun lembaga keuangan lainnya."tuturnya. (irfan)