Surabaya – Dinilai ada
kelemahan sistem Penerimaan Peserta Didik
Baru ( PPDB ) di Kota Surabaya, Ibnu Shobir anggota Komisi D DPRD Surabaya
mendesak Dinas Pendidikan Kota Surabaya, untuk melakukan perbaikan data dan
sistem PPDB, yang saat ini sedang diterapkan.
Ibnu Shobir merasa,
jika data dan sistem yang digunakan sebagai acuan, untuk PPDB Dinas Pendidikan
( Dispendik ) Kota Surabaya terkait, jalur mitra warga yang diperuntukkan bagi,
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih terjadi kelemahan.
“Buktinya anak saya sendiri. Bagaimana bisa masuk dalam
daftar jalur mitra warga, sementara kami tidak pernah merasa mendaftar sebagai
MBR dan memilih jalur itu. Maka data dan sistem yang sedang diterapkan Dispendik
harus segera diperbaiki,” papar Ibnu, Jumat (14/06/2019)
Ibnu Shobir
melanjutkan, atas nama Fraksi PKS DPRD Surabaya, jika pihaknya sangat
menyesalkan kejadian ini dan berharap agar, Pemkot Surabaya melalui Dispendik harus tanggap dan merespon baik dengan cara
melakukan perbaikan segera.
“Karena jika tidak,
penetapan siswa jalur mitra warga ini terjadi berpotensi terjadi
maladministrasi. Karena yang harusnya berhak tidak mendapatkan, sebaliknya yang
tidak berhak justru mendapatkan layanan itu,” ujarnya.
Ia mengatakan, kepercayaan masyarakat akan turun dengan data
dan sistem yang diterapkan Pemkot, karena menurutnya, merugikan masyarakat.
Maka dirinya mengimbau kepada Dispendik Surabaya atau Pemkot, untuk meminta
maaf, jika kesalahan yang terjadi adalah benar adanya.
“Jika ada pihak yang merasa
dirugikan, maka sudah menjadi kewajiban Pemkot untuk meminta maaf bila ada
kesalahan data dan sistemnya ,” pintanya.
Dia menambahkan,
seharusnya Dispendik melakukan cross chek terkait, data PPDB untuk MBR di lapangan, sebelumnya dan dilakukan
pemutakhiran data.
“Karena kondisi
ekonomi warga itu bisa berubah setiap waktu. Artinya, yang sebelumnya terdaftar
sebagai MBR, belum tentu saat ini keadaannya sama. Inilah fungsi cross check di
lapangan itu,” tambahnya. ( Adv / Ham ).