 |
| Bupati Tanah Bumbu H Sudian Noor bersama Ketua TP PKK Hj Sadariah dan Ketua Dharma Wanita Persatuaan saat pelaksanaan Kampanye Imunisasi MR. |
BATULICIN – Hari
ini, Senin 8 April 2019, Kabupaten Tanah Bumbu genap berusia 16 Tahun. Diusia
yang semakin bertambah ini, tentunya telah banyak pembangunan yang dilakukan
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di "Bumi
Bersujud".
Di Hari Jadi ke 16 ini, Pemerintah Kabupaten
Tanah Bumbu mengangkat tema ""Memantapkan Ekonomi Maritim Dengan
Peningkatan Infrastruktur, Kualitas Lingkungan, SDM, dan Tata Kelola Pemerintahan
yang Akuntabel Menuju Tanah Bumbu Hebat".
Tema tersebut seiring dengan komitmen
pemerintah daerah dalam upayanya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui
pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang melimpah.
Diantara sumberdaya alam yang sangat
potensial untuk dikembangkan yaitu sektor kemaritiman. Dari data yang ada, Kabupaten dengan motto
Bersujud (Bersih, Jujur, Syukur, dan Damai) ini memiliki lebih dari seratus
lima puluh kilometer garis pantai yang membentang di
empat kecamatan yaitu Kusan Hilir, Sungai Loban, Angsana, dan Satui.
Dengan panjang garis pantai yang dimiliki,
tentu sangat potensial untuk dikelola menjadi sumber pendapatan asli daerah dan
mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Tanah Bumbu khususnya dan Kalimantan
Selatan pada umumnya.
Pemerintah daerah dibawah kepemimpinan Bupati
H Sudian Noor dan Wakil Bupati H Ready Kambo sangat menyadari, potensi kemaritiman
yang dimiliki itu dapat dijadikan salah satu penyumbang terbesar bagi
peningkatan perekonomian di Kabupaten Tanah Bumbu.
Salah satu sektor kemaritiman yang sangat
potensial dikembangkan adalah pemanfaatan keindahan alam sektor pariwisata. Di
Tanah Bumbu sendiri, terdapat puluhan objek wisata yang potensial untuk
dikembangkan. Namun saat ini yang sudah termanfaatkan adalah wisata pantai
diantaranya Pantai Angsana, Pantai Madani Tanjung Batu, Pantai Pagatan dengan
Pesta Budaya Mapanre ri tasi, Objek Wisata Siring Pagatan, dan Pantai Rindu
Alam.
Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui
Pemanfaatan Pengelolaan Hasil Perikanan
Pemanfaatan sektor kemaritiman tidak hanya
potensial bagi objek wisata saja, namun juga potensi perikanan laut di dorong
untuk bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Tanah Bumbu.
Melalui sektor perikanan ini, pemerintah
daerah terus berupaya meningkatkan perekonomian nelayan dan menumbuhkan
Industri Kecil Menengah (IKM) di Tanah Bumbu. Untuk itu, berbagai bantuan pun direalisasikan
pemerintah daerah baik itu bantuan bersumber dari APBN maupun APBD.
Berbagai bantuan yang disalurkan oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah selain mampu membuka lapangan pekerjaan,
tentunya juga berdampak bagi peningkatan perekonomian para nelayan. Beberapa
bantuan yang disalurkan meliputi bantuan kapal bagi nelayan. Tercatat pada
tahun 2017 sebanyak 40 kapal dibawah 3GT disalurkan. Kemudian tahun 2018,
pemerintah kembali menyalurkan sebanyak 30 kapal untuk trans nelayan. Tidak
hanya sampai disitu, bantuan kapal kembali berlanjut di tahun 2019 sebanyak 11
kapal dibawah 3GT disalurkan kembali untuk nelayan kecil.
Bersamaan dengan bantuan kapal, pemerintah
juga memberian bantuan alat perikanan tangkap berupa GPS sebanyak 125 unit di
tahun 2017. Tahun 2018 sebanyak 200 set jaring. Kemudian tahun 2019 akan
disalurkan bantuan berupa GPS sebanyak 30 unit. Dengan bantuan GPS ini
setidaknya nelayan di Kabupaten Tanah Bumbu saat ini telah memanfaatkan
kemajuan teknologi dalam usaha meningkatkan hasil tangkapan ikan mereka. Adapun
target yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah yaitu membantu para nelayan
dalam hal meningkatkan produksi perikanan.
Selain bantuan alat tangkap ikan untuk
perairan laut, pemerintah juga menyalurkan bantuan alat tangkap ikan perairan
umum. Pada tahun 2018, sebanyak 1.296 unit alat tangkap ikan tradisional
diberikan kepada nelayan. Bermacam bantuan yang disalurkan oleh pemerintah tersebut
mampu membuahkan hasil, yaitu meningkatnya hasil produksi perikanan di Tanah
Bumbu setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2017 produksi perikanan tangkap, sebesar
42.537,76 ton dan meningkat menjadi 43.811,89 ton pada tahun 2018.
Di samping itu, dalam rangka melindungi
nelayan dari resiko pekerjaan dilaut maupun didarat. Pemerintah memberi
perlindungan asuransi bagi nelayan. Program asuransi itu merupakan salah satu
bantuan peningkatan kesejahteraan sosial bagi para nelayan. Asuransi ini
meliputi kecelakaan kerja maupun meninggal dunia. Nilai asuransi yang diterima
pun cukup besar antara Rp. 150 juta sampai Rp. 200 juta/orang. Kemudahan
diberikan oleh pemerintah untuk asuransi nelayan ini dengan membayarkan premi
asuransi selama satu tahun pertama, dan pada tahun berikutnya nelayan membayar
secara mandiri.
Selanjutnya pemerintah daerah Kabupaten Tanah
Bumbu juga membantu masyarakat dalam hal memperoleh kepastian hukum hak atas
tanah nelayan melalui Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SEHAT) Nelayan yang
sudah dilaksanakan sejak tahun 2012 yang lalu hingga saat ini sudah lebih dari
tiga ratus sertifikat diserahkan kepemilikannya kepada nelayan. Melalui program
itu, para nelayan diharapkan mampu mengembangkan usahanya melalui penambahan
permodalan.
Dari sektor kemaritiman ini telah banyak
tumbuh Industri Kecil dan Menengah (IKM) pengolah hasil perikanan seperti
pentol ikan, nugget ikan, amplang, dan kerupuk ikan yang menjadi buah tangan
bagi para wisatawan yang berkunjung ke Tanah Bumbu.
Dalam rangka meningkatkan daya saing IKM ini,
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu gencar melakukan promosi produk IKM dengan
mengikuti expo hingga keluar daerah dalam rangka memperluas pangsa pasar.
Tercatat, sepanjang tahun 2018 yang lalu,
pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan dan Industri (Disdagri) bekerjasama
dengan Dekranasda mengikuti sebanyak 7 kali expo baik ditingkat provinsi maupun
nasional. Pada tahun 2019, sebanyak 8
expo yang rencananya akan kembali diikuti pemerintah daerah baik ditingkat
provinsi maupun nasional.
Selanjutnya, dalam rangka menumbuhkan IKM,
pada tahun 2018 telah disusun Detail Engineering
Design (DED) persiapan pembangunan Sentra IKM Pangan. Sentra IKM ini akan
menjadi rumah bagi pelaku IKM, yang didalamnya terdapat kegiatan pengolahan,
pengemasan produk, dan showroom produk pangan utamanya pada sektor perikanan.
Terkait data jumlah IKM di Tanah Bumbu, saat
ini yang tercatat di Disdagri Tanbu sejak tahun 2013 sampai tahun 2019 sebanyak
2.045 IKM yang bergerak diberbagai sektor.
Disamping itu, guna menumbuhkan usaha baru
pada tahun 2019, Pemkab Tanbu akan memberikan bantuan untuk masyarakat.
Rencananya bantuan tersebut meliputi alat pengolah hasil perikanan. Bantuan
yang diberikan tersebut sebagai modal usaha dan membuka lapangan pekerjaan baru
yang sesuai dengan keterampilan penerima bantuan.
Upaya meningkatkan daya saing IKM juga kerap dilakukan
melalui peningkatan wawasan bagi para pelaku IKM di Tanah Bumbu. Hal ini perlu
dilakukan agar produk IKM mampu bersaing dipasar global.
Pemerintah daerah terus melaksanakan
pembinaan dan pelatihan seperti halnya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja
Koperasi dan Usaha Mikro (Disnakertrans UM) Tanah Bumbu di tahun 2018 lalu,
diantaranya pelatihan kemasan bagi pelaku usaha sebanyak 30 orang, pelatihan
tata boga bagi industri rumah tangga sebanyak 30 orang, pelatihan pembuatan
proposal bagi wirausaha pemula, dan pelatihan Teknologi
Informasi (TI) untuk pemasaran bagi pelaku usaha sebanyak 30 orang.
Infrastruktur Lebih Baik, Pertumbuhan Ekonomi
Meningkat
Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan
mendorong pertumbuhan perekonomian tidak dapat tercapai jika tidak didukung
dengan infrastruktur. Pembanguan infrastruktur memegang peranan penting dalam mendorong
meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Bumbu. Salah satunya yaitu
pembangunan jalan dan jembatan yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas
antar desa sehingga berdampak pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
Hingga akhir tahun 2018, pemerintah daerah sudah membangun jalan diantaranya
jalan kabupaten sepanjang 1.586,12 km serta jembatan sebanyak 298 unit dalam
kondisi baik yang menghubungkan antar desa dan antar kecamatan.
Pembangunan infrastruktur di Tanah Bumbu juga
diarahkan pada sektor pertanian guna mendukung program pemerintahan Presiden
Joko Widodo yakni Swasembada Pangan. Wujud nyata dukungan Pemerintah Kabupaten Tanah
Bumbu pada sektor pertanian di tahun 2018 diantaranya rehabilitasi jaringan
irigasi, optimalisasi fungsi jaringan irigasi, pembuatan saluran irigasi, serta
rehabilitasi jaringan irigasi.
Pada tahun 2018, Pemerintah Daerah melalui
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mendapatkan program dana hibah
dari Kementerian PUPR, melalui kegiatan Integrated Participatory Development
and Management of Irrigation Project (IPDMIP) dimana kegiatan ini merupakan
salah satu kegiatan yang mendukung peningkatan produktivitas tanaman pangan.
Melalui optimalisasi jaringan irigasi ini
tentunya berdampak bagi peningkatan produksi sektor pertanian di Tanah Bumbu,
tercatat pada tahun 2017 produksi pertanian khususnya padi sawah sebanyak 121.728
ton menjadi 128.392 ton di tahun 2018.
Peningkatan produksi sektor tanaman pangan
ini dipengaruhi pula dengan dukungan pemerintah pusat melalui program
penyaluran alat mesin pertanian (alsintan), benih tanaman, dan pupuk bersubsidi
yang dirasakan langsung manfaatnya oleh para petani di Tanah Bumbu.
Pengelolaan Lingkungan Guna Mencegah
Terjadinya Bencana
Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah
daerah juga menempatkan pengelolaan lingkungan menjadi fokus perhatian.
Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan sangat penting dalam rangka
mencegah terjadinya bencana. Pengelolaan lingkungan menjadi penting untuk
dilakukan. Maka pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memasukkan pelestarian
lingkungan kedalam misi pembangunan daerah Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu
periode 2016-2021.
Salah satu permasalahan lingkungan yang kerap
terjadi di Tanah Bumbu yaitu banjir dan abrasi, maka pemerintah daerah
melakukan upaya penghijauan dengan melakukan penanaman pohon. Pada tahun 2019,
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan melalui KPH Kusan melakukan penanaman 1000 pohon jenis Trembesi,
Mahoni, dan Tanjung, di Kecamatan Mentewe pada saat peringatan Hari Rimbawan ke
36.
Penanaman pohon ini sebagaimana arahan
presiden Joko Widodo bahwa reklamasi dan rehabilitasi hutan besar-besaran
dilakukan di tahun 2019. Untuk itulah dilakukan gerakan penanaman pohon secara
nasional di seluruh Indonesia. Penanaman pohon ini diorientasikan untuk
penyelamatan danau, waduk, pemukiman, serta penyediaan kayu rakyat, dan
berbagai manfaat ekonomi lainya bagi tabungan masyarakat dimasa depan.
Kemudian juga dilakukan penanaman bibit
mangrove sebanyak 3000 batang yang bekerjasama dengan Organisasi Aksi
Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja dan PT Enam Sembilan yang dipusatkan di
Batulicin.
"Penanaman mangrove ini dimaksudkan
untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup terutama dalam rangka mencegah
abrasi, dan bencana gelombang laut," sebut Bupati Tanah Bumbu, H Sudian
Noor.
Selanjutnya, dalam rangka pengendalian
banjir, genangan air, dan abrasi di pemukiman dan jalan, pemerintah daerah pada
tahun 2018 melaksanakan program pengendalian banjir dengan melakukan pemeliharaan
bantaran dan tanggul sungai dengan kegiatan normalisasi pada 15 sungai di Tanah
Bumbu dan pembangunan tanggul desa serta pembangunan groin yang berlokasi di
Pagatan yang bertujuan mengurangi abrasi disekitar pantai Pagatan. Selain itu
pula dilaksanakan pembangunan kolam retensi yang berfungsi untuk mengurangi
luas genangan yang dapat mengakibatkan terjadinya banjir. Pada pembangunan
lingkungan ini pula, pemerintah daerah pada tahun 2018 membangun Ruang Terbuka
Hijau (RTH) di Kecamatan Kusan Hulu dengan luas 1,6 Ha.
Pada pengelolaan lingkungan ini, pemerintah
daerah juga fokus pada kebersihan lingkungan. Kepedulian pemerintah daerah akan
sampah ini membawa hasil dengan diraihnya Piala Adipura dari Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adipura ini merupakan yang pertama kalinya
diraih sejak berdirinya kabupaten tanah bumbu tahun 2003 lalu dengan adanya
dukungan penuh dari berbagai pihak baik pemerintah, dunia usaha, dan
masyarakat.
Komitmen Tingkatkan Pelayanan Kesehatan
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kepemimpinan
Bupati H Sudian Noor dan Wakil Bupati H Ready Kambo terus berupaya meningkatkan
pelayanan publik. Diantaranya yaitu pelayanan kesehatan masyarakat.
Terkait peningkatan pelayanan kesehatan ini,
pada tahun 2018, RSUD dr H Andi Abdurrahman Noor meraih predikat Akreditasi
dengan status tingkat Paripurna. Predikat tersebut diberikan langsung oleh
Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Akreditasi ini sangat penting untuk
dimiliki oleh rumah sakit. Tujuan akreditasi untuk meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan kepada masyarakat.
Tidak hanya pelayanan pada RSUD saja yang memperoleh
akreditasi, namun akreditasi Puskesmas juga dilakukan. Pada awal tahun 2019 ini
ada sebanyak 4 puskesmas yang memperoleh akreditasi dari KARS diantaranya
Puskesmas Darul Azhar mendapat status akreditasi utama, Puskesmas Karang
Bintang, Sebamban 1, dan Teluk Kepayang masing-masing menerima status
akreditasi madya.
Pelayanan kesehatan di RSUD juga terus ditingkatkan.
Pada tahun 2019, RSUD dr H Andi Abdurrahman Noor sudah memiliki gedung dan
pelayanan Hemodialisa atau Cuci Darah. Keberadaan pelayanan Hemodialisa ini
tentunya mempermudah masyarakat agar tidak perlu jauh lagi berobat ke
Banjarmasin. Karena selama ini, pasien gagal ginjal terpaksa harus dirujuk ke
Banjarmasin atau rumah sakit lainnya guna mendapatkan pelayanan cuci darah.
Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dibawah
kepemimpinan Bupati H Sudian Noor dan Wakil Bupati H Ready Kambo berkomitmen
penuh mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan
akuntabel. Komitmen tersebut diwujudkan dengan penyederhanaan pelayanan
birokrasi, percepatan proses pelayanan, dan kemudahan dalam pengajuan berbagai
bentuk pelayanan publik baik itu dari pemerintah maupun masyarakat.
Guna mewujudkan tata kelola good governance tersebut, Pemerintah
Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2018 lalu telah menerapkan pelayanan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara Online. Bahkan Kabupaten Tanah Bumbu
menjadi yang pertama di Kalimantan Selatan menerapkan SP2D Online.
Menurut, Sekretaris Daerah Tanah Bumbu, H
Rooswandi Salem, penerapan SP2D online merupakan sebuah komitmen pemerintah
daerah dalam rangka melakukan optimalisasi terhadap pelayanan publik.
Diharapkan dengan SP2D online dapat mendukung penuh pemerintah daerah dalam
pengelolaan keuangan daerah dengan mudah, cepat, dan aman.
Mengawali tahun 2019, Pemerintah Kabupaten
Tanah Bumbu juga telah melaunching pelayanan
SIMDA Pendapatan Online. Simda Pendapatan Online ini untuk mempermudah
pelayanan kepada masyarakat khususnya wajib pajak. Menurut Sekda H Riswandi Salem, pemanfaatan
teknologi sudah menjadi sebuah keharusan guna memaksimalkan pelayanan publik
yang mudah dan cepat.
Berbagai upaya yang telah dilakukan Pemkab
Tanah Bumbu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan
akuntabel selama ini telah membuahkan hasil. Yaitu dengan diperolehnya opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 5
tahun berturut-turut yakni tahun 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017.
Selain itu, Pemkab Tanbu juga meraih
penghargaan SAKIP AWARD 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Jajaran pemerintah daerah menyambut gembira
dengan diraihnya Penghargaan SAKIP dengan nilai B ini karena sebelumnya hanya
mendapatkan predikat nilai C dalam tiga tahun terakhir yaitu 2015, 2016, 2017. Sekretaris
Daerah Tanah Bumbu, H Rooswandi Salem mengatakan penghargaan SAKIP dengan nilai
B ini adalah langkah awal untuk terus berbenah dalam memberikan pelayanan
terbaik kepada masyarakat.
Prestasi H Sudian Noor Pimpin Kabupaten Tanah
Bumbu
A. Bidang Pemerintahan
- Menerima penghargaan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun 2015, 2016, dan 2017 dari Kementerian Hukum dan HAM karena tingginya komitmen pemerintah daerah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia.
- Menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan RI Tahun 2018 karena berhasil mempertahankan predikat opini WTP selama 5 Tahun berturut-turut.
- Menerima Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 Kategori Kabupaten Terbaik II dari Pemprov Kalsel.
- Menerima Anugerah KASN Tahun 2018 atas kepatuhan dan kualitas tata kelola seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tertinggi (JPT).
- Menerima INAGARA Award tahun 2018 dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) karena berkomitmen tinggi terhadap pengelolaan inovasi administrasi negara melalui laboratorium inovasi LAN.
- Meraih penghargaan Smart City Nusantara tahun 2016.
- Meraih predikat B dalam Akuntabilitas Kinerja tahun 2018 dari Kementerian PAN RB.
- Menjadi Pertama di Kalimantan Selatan yang menerapkan Transaksi Non Tunai dan SP2D Online.
- Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri, Desa Sumberbaru Kecamatan Angsana Juara 2 Regional 3 Lomba Desa Tingkat Nasional tahun 2017.
- Penghargaan Obsession Award 2018 Kategori Best Achiever in Regional Leaders.
B. Bidang Kependudukan
- Menerima penghargaan Manggala Karya Kencana 2017 karena Tanah Bumbu berperan aktif dalam mensukseskan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- Penghargaan Capaian Target Kepemilikan Akta Kelahiran Anak dan E-KP dari Gubernur Kalimantan Selatan.
- Menerima penghargaan Pemenuhan Hak Sipil Anak Tahun 2018 kategori Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak karena komitmen tinggi Pemkab Tanbu dalam memenuhi hak sipil masyarakat.
- Penghargaan dari Kementerian Sosial RI Tahun 2018 sebagai Kabupaten paling aktif dalam pemutakhiran data KSS menggunakan aplikasi ASIKS-NG.
C. Bidang Lingkungan
- Menerima penghargaan Energi Bidang Efesiensi untuk Kategori Pemerintah Daerah tahun 2018 dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- Menerima penghargaan Adipura Tahun 2018 Kategori Kota Kecil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Penghargaan Adiwiyata Nasional tahun 2017 dari Kementerian Lingkungan Hidup RI.
D. Bidang Kesehatan
- Menerima penghargaan Pastika Parahita dari Kemenkes RI karena menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.
- Menerima predikat Akreditasi Paripurna Bintang Lima RSUD dr H Andi Abdurrahman Noor oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).
- Menerima penghargaan Kecamatan Sayang Ibu (KSI) Kategori Pratama Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 karena Tanah Bumbu dinilai telah berhasil meningkatkan kualitas hidup perempuan.
- Peningkatan pelayanan kesehatan. Sebanyak 4 (Empat) Puskesmas meraih Akreditasi dari Kemenkes RI yaitu Puskesmas Darul Azhar Akreditasi Utama, Puskesmas Karang Bintang, Sebamban 1 dan Puskesmas Teluk Kepayang meraih Akreditasi Madya.
E. Bidang Pariwisata
- Menerima penghargaan dari LKBN Antara kepada Bupati atas sumbangsih dan komitmennya terhadap pembangunan daerah sektor Pariwisata.
- Menerima penghargaan Sapta Pesona Tahun 2016 dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
F. Bidang Ekonomi
- Menerima penghargaan Adikarya Pangan Nusantara dari Presiden RI.
- Menerima penghargaan ICSB Indonesia Award 2016 kategori Natamukti karena berhasil mempromosikan kearifan lokal dan menciptakan investasi UMKM.
- Menerima penghargaan Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Kategori Madya tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017.
- Penghargaan Pasar Tertib Ukur (PTU) Tahun 2017 dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Penghargaan Juara 1 Kelompok UPPKS MAHAR Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017.
G. Bidang Pendidikan
Menerima
penghargaan Dwija Praja Nugraha Tahun 2017 dari Pengurus Besar-Persatuan Guru
Republik Indonesia (PB-PGRI) karena Bupati Tanah Bumbu dinilai memiliki
perhatian dan komitmen tinggi terhadap pembangunan pendidikan, profesionalisme,
dan kesejahteraan guru dan PGRI.