 |
Pembina dan Pengurus DPP LPKAN Indonesia Pertanyakan PETISI Pilpres
pada KPU-RI, di Jakarta, Senin, (18/3).
|
JAKARTA - Pembina Dewan Pimpinan
Pusat DPP LPKAN (lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara), DR.Wibisono,SH,MH
mendatangi kantor Pusat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) tadi
siang (18/3/2019), untuk menanyakan jawaban dari Petisi “PILPRES 2019 LUBER
JURDIL” bersama 400 elemen masyarakat, yang pernah di ajukan bulan Februari
yang lalu,namun jawaban dari staff KPU hanya bilang masih di proses dan di
rapatkan, dan menurut staff KPU ini Presiden sudah melakukan cuti di hari sabtu
dan minggu, ujar Wibi di kantor KPU jakarta (18/3/2019).
Menurutnya,apa
benar sabtu dan minggu presiden sudah mengajukan cuti kampanye?,Apa benar
presiden tidak pakai fasilitas negara?, saya melihat UU Pemilu tahun 2017
sangat multi-tafsir terutama tentang hal cuti kampanye untuk calon presiden
(petahana).
Diharapkan
pada saat masa kampanye berlangsung, posisi seorang presiden yang semestinya
sudah demisioner dan mengambil cuti selama masa kampanye digantikan oleh
Wakilnya."Untuk itu kami meminta PETISI kepada pemerintah agar Presiden RI
sebagai salah satu Calon Presiden Pilpres 2019 mengambil hak cuti selama masa
kampanye dan digantikan oleh Wakil Presiden RI," imbaunya.
Agar
perlunya marwah pemerintah dalam hal ini presiden sebagai kepala negara dan
kepala pemerintahan yang bersih dari penggunaan wewenang dan fasilitas Negara
yang berkaitan dengan presiden, membuat saat pelaksanaan Pilpres 2019 pasangan
Capres-Cawapres biar jujur dan adil.
Selain
dapat menjawab dengan jujur dan adil sesuai dengan
peraturan yang berlaku, tidak ada kecurangan yang dilakukan, dan memenangkan
yang menang pada perhelatan Pilpres 2019, menang penuh dan bermartabat sebagai
modal dasar dalam pertempuran Rakyat Indonesia 5 (lima) tahun kedepan , pemilu
tahun 2019 adalah Pemilihan umum yang unik, karena pertama kali dalam sejarah
bangsa Indonesia melakukan pemilihan yang dilakukan secara bersamaan, pemilihan
presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota legislatif (DPR RI, DPRD
provinsi, DPRD kabupaten / kota) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) periode 2019
- 2024, ungkapnya.
“Maka
dalam pelaksanaan pesta demokrasi rakyat ini, KPU RI dan Bawaslu RI sebagai
penyelenggara akan dipertaruhkan koordinasinya dalam pelaksanaan Pemilu
Serentak 17 April 2019 yang diasumsikan Langsung, Umum, Bebas, Jujur dan Adil
sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,” ujar Wibi.
Wibi
menambahkan perlu di ketahui bersama bahwa pemerintahan ini telah merevisi
Undang Undang pemilu dengan menghapus keharusan cuti bagi capres (pertahana)
yang mencalonkan diri kembali harus diganti oleh PLT, rupanya pertahana ingin
memanfaatkan fasilitas Negara dan kekuasaanya untuk kampanye,agar bisa mempengaruhi
dan menguasai kepala daerah,ujar Wibi.
Pemerintahan
ini juga, yang sudah merubah jadwal pilkada Dan pemilu untuk dijadikan pilkada
dan pemilu serentak di Indonesia, rupanya ada agenda lain yang mau dituju,
yaitu menguasai Indonesia untuk mengatur kekuasaan Dan merubah arah demokrasi
bangsa.
Rezim
ini sudah menghitung akan ada 24 Gubernur dan total 272 kepala daerah yang akan
habis masa jabatanya di periode 2019 ke 2024 ini, Dan harus diganti oleh PLT
yang peraturanya juga sudah dibuat PLT ini ditunjuk oleh Mendagri yang
disetujui oleh Presiden, papar Wibi.
Undang
Undangnya sudah juga di revisi, bahwa Presiden boleh bukan orang Indonesia
asli, dan ideologi bangsa Indonesia atas nama demokrasi dengan voting suara
terbanyak semuanya bisa direvisi atau dirubah, inilah tujuan akhir mereka dan
jangan menyesal jika Komunis maupun Atheis mereka juga berhak Hidup di tanah
tumpah Indonesia nantinya.
Rezim
ini ingin menguasai suara bangsa Indonesia Dan kekuasaan untuk meloloskan
rencana "Mereka" dibelakang nya yang telah membuat skenario
sedemikian rupa bertahun tahun. Kita harus kembali ke UUD'45 Dan Dasar Negara
PANCASILA dengan Demokrasi terpimpin, agar negara ini tidak semakin rusak dan
karut marut,kata Wibi
Saya
berharap Pemilu dan Pilkada 2019 ini bukan sekedar Pemilu dan Pilkada biasa,
dibalik ini Ada scenario besar , Mari Kita selamatkan Indonesia sebagai Negara
yang berdaulat, tidak tertipu oleh faham Globalisasi dan Demokrasi yang
kebablasan daripada Kita akan menyesal di kemudian hari- dimasa akan datang,
pungkas Wibi panggilan akrabnya. (red)