Surabaya NewsWeek- Rasa
perduli Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam bidang kesehatan sangat
tinggi. Salah satunya diwujudkan dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI)
BPJS kesehatan yang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
PBI APBD Kota Surabaya sudah tembus 550.386 Jiwa.
Wali Kota Risma
mengatakan program ini sebenarnya sudah lama dilakukan oleh Pemerintah Kota
(Pemkot) Surabaya untuk memberikan jaminan kesehatan kepada warganya. Program
ini sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya nomor 5 tahun 2019, tentang
perubahan atas peraturan Wali Kota Surabaya nomor 9 tahun 2015 tentang jaminan
kesehatan bagi masyarakat miskin yang dibiayai APBD Kota Surabaya.
“Pemkot ini merupakan
pembayar PBI BPJS terbesar di Indonesia dan kita tidak pernah nunggak
pembayarannya,” kata Wali Kota Risma, Senin, (4/3/2019).
Perempuan yang juga
menjabat Presiden United Cities Local Goverment (UCLG) Asia Pasifik (Aspac) ini
juga menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya sebenarnya sudah menghitung anggaran
untuk membiayai seluruh warga Kota Surabaya. Namun, karena sebagian warga sudah
membayar asuransi kesehatan sendiri, maka program ini hanya dikhususkan bagi
warga yang kurang mampu.
“Saya juga sudah buat
Perwali untuk beberapa profesi, misalnya Satpam dan beberapa profesi lainnya di
Surabaya. Sehingga Satpam di Surabaya mendapatkan program ini,” kata dia.
Sementara itu, Kepala
Dinas Kesehatan Surabaya Febria Rachmanita mengatakan PBI BPJS itu ada dua
macam. Pertama, PBI BPJS pusat yang biayanya ditanggung Anggaran Pendapatan
Belanja Negara (APBN). Kedua, PBI BPJS yang biayanya ditanggung APBD Kota
Surabaya dan biasa disebut PBI-APBD Kota Surabaya.
Ia menjelaskan, data
PBI-APBD Kota Surabaya hingga Bulan Februari 2019 sudah mencapai 550.386 jiwa.
Yang terbaru, Pemkot Surabaya baru membagikan sebanyak 128.913 kartu.
“Sebelumnya,
penyaluran kartu ini melalui puskesmas, tapi kali ini kita salurkan melalui
pihak kelurahan, sehingga kami minta bantuan Bagian Administrasi Pemerintahan
untuk menyalurkannya,” kata Febria.
Dokter yang biasa
dipanggil Feni ini menjelaskan, para penerima PBI APBD Kota Surabaya itu adalah
masyarakat miskin di luar kuota pusat (PBI pusat). Selain itu, para kelompok
masyarakat yang mempunyai peran dalam membantu Pemkot Surabaya dan biasanya
kelompok masyarakat ini diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kalau Dishub biasanya
mengusulkan para juru parkir, kalau Dinkes biasanya juga para Bumantik, dan
beberapa kelompok masyarakat yang berperan membantu pemerintah,” ujarnya.
Kepala Bagian
Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Dedik Irianto membenarkan bahwa
penyaluran PBI APBD Kota Surabaya disalurkan melalui bidangnya. Ia memastikan
bahwa sudah menerima kartu PBI itu dari Dinas Kesehatan sebanyak 128.913 buah.
“Pada pertengahan
Februari lalu kami menerima dari Dinkes dan pada tanggal 20-21 kami
distribusikan ke kelurahan-kelurahan,” kata Dedik.
Selanjutnya, ia
meminta kepada pihak kelurahan untuk langsung mendistribusikannya ke
warga-warga yang sudah didata oleh Dinkes. Pada saat penyaluran kartu-kartu
itu, Dinkes juga sudah menyediakan beberapa lembar form untuk mendata kartu itu
sudah sampai atau belum dan apakah ada revisi data atau tidak.
“Jadi, nanti akan ada
laporan apakah kartu itu sudah sampai atau belum, dan apakah ada revisi datanya
atau tidak, misalnya karena meninggal. Sampai saat ini mungkin pihak kelurahan
sedang proses penyalurannya, tapi kami pastikan semuanya sesuai data warga
miskin,” pungkasnya. (Ham )