Surabaya NewsWeek- Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan
Pemerintah Kota (Pemkot) serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim)
memiliki suatu tata kelola yang terpadu dan terintegrasi. Beberapa sektor
strategis yang didorong untuk terintegrasi, antara lain sektor pendidikan,
kesehatan, sumber daya alam, pendapatan, infrastruktur, dan lain-lain.
Hal ini disampaikan
Koordinator Wilayah VI Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan KPK Asep
Rahmat Suwandha saat mengunjungi Kantor Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota
Surabaya, Rabu (28/3/2019). Kedatangan Asep didampingi Kepala Inspektorat Kota
Surabaya Sigit Sugiharto dan ditemui langsung Sekretaris Dispendik Kota
Surabaya Aston Tambunan, Kasubag Penyusunan Program dan Pelaporan Tri Aji
Nugroho, serta Kasubag Keuangan Iwan Setiawan.
Koordinator Wilayah VI
Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan KPK Asep Rahmat Suwandha
mengatakan, pihaknya mendapat amanah membawahi beberapa daerah, salah satunya
di Jatim. KPK lewat kerja-kerja pencegahan, masuk ke sektor strategis dan
berharap ada suatu tata kelola terpadu dan terintegrasi, di antaranya adalah
tata kelola pelayanan pendidikan di Jatim.
“Kami melakukan
pemetaan dulu kepada beberapa sektor. Untuk Surabaya ke Dinas Pendidikan dan
Dinas Kesehatan. Ibu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sudah merespons dengan
baik,” kata Asep.
Menurut Asep, Kota
Surabaya memiliki sistem informasi tata kelola pendidikan yang bisa
disumbangkan bukan hanya untuk Jatim, tapi juga dalam skala nasional. Seperti
E-Planning dan e-budgeting Pemkot Surabaya yang sudah direplikasi dan digunakan
di tingkat nasional.
“Kami ingin tidak ada
terkotak-kotak antara pemkot, pemkab, pemprov, dan nasional. Dan saya yakin
banyak hal baru yang bisa saya dapatkan untuk tata kelola pendidikan. Minimal
nanti di replikasi di Jatim dulu,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa
sistem informasi profil sekolah perlu untuk diagregasikan ke Pemprov Jatim
terlebih dahulu. Selanjutnya mengkloning e-budgeting sekolah atau SIPKS. “Nanti
saya dorong profil sekolah dan e-budgeting untuk digunakan sekolah-sekolah di
Jatim. Tahun ini akan menjadi rencana aksi kami dan harus jalan. Akan kita
kumpulkan seluruh dinas pendidikan,” imbuhnya.
Dalam paparannya,
Sekretaris Dispendik Kota Surabaya Aston Tambunan menyebutkan telah memiliki
puluhan sistem informasi tata kelola pendidikan. Aplikasi ini menyasar empat
hal utama. Pertama untuk peningkatan kompetensi guru, kedua peningkatan
kompetensi siswa, ketiga peningkatan kualitas sekolah atau lembaga pendidikan,
dan terakhir ketersediaan layanan pendidikan bermutu. “Seluruh aplikasi ini
milik sendiri. Idenya berasal dari jajaran struktural, kemudian diterjemahkan
ke aplikasi oleh programmer,” ungkapnya.
Aston menyebut
beberapa aplikasi itu antara lain profil sekolah, sistem informasi pengelolaan
keuangan sekolah (SIPKS), rapor online, penerimaan peserta didik baru (PPDB),
seleksi calon kepala sekolah (Si Cakep), tryout online, dan lain-lain.
“Pengembangan inovasi
program pendidikan diawali dengan membangun pusat database pendidikan atau yang
biasa disebut profil sekolah,” katanya.
Sementara itu, Kasubag
Penyusunan Program dan Pelaporan Dispendik Kota Surabaya Tri Aji Nugroho
menambahkan, profil sekolah berisikan data Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
SD, dan SMP di Kota Surabaya, termasuk data MI dan MTs.
“Profil sekolah
menjangkau semuanya. Karena indikator pendidikan seperti angka partisipasi
kasar (APK) juga memasukkan semua lembaga itu. Semuanya ini berbasis NIK,” tambahnya.
( Ham )