Surabaya NewsWeek- Wali Kota Surabaya Tri
Rismaharini bersama Unit Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Kopsurgah) Jawa
Timur dan Jawa Tengah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M. Najib Wahito meninjau
proyek Merr di sungai perbatasan atau perbatasan Surabaya dan Sidoarjo, Rabu
(14/11/2018). Pada saat itu, Najib memuji kinerja Pemkot Surabaya, termasuk
proyek Merr ini.
Tiba di lokasi atau di ujung proyek Merr, Wali
Kota Risma menjelaskan panjang lebar tentang proses Merr mulai awal hingga saat
ini. Ia menjelaskan bahwa prosesnya itu tidak mudah karena harus melakukan
pembebasan di sepanjang jalan Merr itu.
“Tapi Alhamdulillah sekaran sudah selesai
semuanya pembebasan lahannya, cuma yang milik IAIN itu yang ketinggalan dan
saya minta untuk disurati. Kalau dulu minta dibangunkan perpustakaan, sehingga
kita setorkan uangnya dan mereka yang buat sendiri,” kata Wali Kota Risma di
sela-sela meninjau proyek Merr itu.
Menurut Wali Kota Risma, di sisi utara yang
dua jalur dan masuk ke dalam kontrak, dipastikan akan selesai hingga akhir
tahun ini. Ia juga mengaku akan mengevaluasi kembali kontruksi yang ada di
ujung proyek Merr itu, karena menurut dia konstruksinya sangat mahal.
“Nanti saya juga akan evaluasi yang ini (ujung
proyek Merr), karena konstruksinya sangat mahal, sayang duitnya. Itu di luar
kontrak,” tegasnya.
Wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya
ini juga menjelaskan bahwa apabila proyek Merr ini sudah rampung, maka warga
yang akan ke Sidoarjo, terutama ke Juanda, tidak perlu lagi lewat Jalan Ahmad
Yani, cukup lewat jalur itu lebih cepat karena sudah nyambung ke tol.
Wali Kota Risma juga mengaku sengaja mengajak
pihak KPK untuk meninjau langsung beberapa proyek di Surabaya. Sebetulnya, dia
ingin mengajak KPK meninjau semua proyek yang sedang dikerjakan oleh Pemkot
Surabaya. Namun, karena keterbatasan waktu, akhirnya pada hari ini hanya dua
yang akan ditinjau oleh KPK, yaitu proyek Merr dan Teluk Lamong.
“Kebetulan beliau ini kan Supervisi untuk Jawa
Timur. Kalau di Jawa Timur, itu kan juga mengevaluasi Surabaya, makanya saya
kemarin aja untuk meninjau proyek. Sebetulnya ingin semuanya, tapi karena
waktunya gak ada, maka dipilih yang nututi saja,” imbuhnya.
Sementara itu, Unit Koordinasi Supervisi dan
Pencegahan (Kopsurgah) Jawa Timur dan Jawa Tengah Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) M. Najib Wahito mengatakan pihaknya melihat ada hal-hal positif yang bisa
dijadikan contoh dari Surabaya untuk daerah lainnya. Terutama dalam
menyejahterakan masyarakat, ASN, dan juga pencegahan korupsinya.
“Saya kira Surabaya itu bisa dijadikan contoh
untuk daerah-daerah lain dalam memajukan masyarakatnya, pembangunan maupun
pencegahan korupsi dan dari segala bidang,” kata Najib saat meninjau proyek
Merr.
Bahkan, ia menilai ada beberapa poin kunci
yang dapat dijadikan contoh dari Surabaya untuk daerah lain di Indonesia,
terutama dalam menjadikan daerahnya maju dan bersih dari korupsi. Pertama,
perlu ada komitmen dari pimpinan; kedua, harus didukung oleh transparansi dan partisipasi
masyarakat; ketiga, harus didukung oleh birokrasi atau ASN yang berintegritas
dan solid; keempat, ada optimalisasi pendapatan karena itu tujuannya untuk
meningkatkan pendapatan daerah dan juga pada gilirannya nanti akan
menyejahterakan masyarakat dan pegawai di pemda setempat; kelima, yang penting
juga efisiensi belanja.
“Kalau kita lihat di Surabaya itu, banyak
upaya untuk mengefisiensi belanja. Kalau kita lihat struktur APBD di daerah
lain banyak yang tumpang tindih dan pemborosan, jadi Surabaya patut dicontoh,”
pungkasnya. ( Ham )