Surabaya NewsWeek- Wali Kota Surabaya Tri
Rismaharini akan menerima Scroll of Honour Award dari United Nations Human
Settlement Programme atau yang lebih dikenal dengan nama UN Habitat, yang
merupakan Badan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk tempat tertinggal manusia.
Pemberian penghargaan itu bertepatan dengan perayaan World Habitat Day (Hari
Habitat Dunia/HHD) tahun 2018, yang jatuh setiap Hari Senin di minggu pertama
Bulan Oktober.
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah
Kota Surabaya M. Fikser mengatakan Wali Kota Risma akan menerima penghargaan
itu pada Senin, 1 Oktober 2018 di Markas UN Habitat yang terletak di Kota
Nairobi, Kenya. Hari itu, bertepatan dengan perayaan World Habitat Day 2018
yang mengambil tema Municipal Solid Waste Management (Pengelolaan Sampah Perkotaan).
“Scroll of Honour Award merupakan penghargaan
tertinggi yang diberikan oleh UN Habitat kepada negara, kota, organisasi maupun
individu yang dianggap berjasa dan memiliki kontribusi dalam mewujudkan kota
yang humanis dan berkelanjutan,” kata Fikser di ruang kerjanya, Jumat
(28/9/2018).
Menurut Fikser, sesuai dengan tema tahun ini,
pengelolaan sampah perkotaan di Kota Surabaya dinilai telah mampu menjadi
pelopor sekaligus barometer perubahan, terutama bagaimana pengelolaan sampah
perkotaan dilakukan bersama-sama dengan masyarakat.
Salah satunya adalah program Surabaya Green
and Clean yang telah dimulai sejak tahun 2005 hingga saat ini. Program yang
telah berjalan selama 13 tahun tanpa terputus itu merupakan salah satu unsur
yang mendapat perhatian, hingga akhirnya Kota Surabaya dianggap mampu melakukan
pengelolaan sampah dengan baik.
“Sebenarnya, konsep dasar program Surabaya
Green and Clean ini sangat sederhana, yaitu mengajak masyarakat untuk melakukan
pemilahan sampah di rumahnya masing-masing. Pemilihan ini untuk mengajak
masyarakat sadar bahwa sampah itu tidak hanya bagian dari tanggungjawab
pemerintah, melainkan tanggungjawab semua warga Kota Surabaya,” kata dia.
Selain itu, Kota Surabaya juga memiliki
program Merdeka Dari Sampah atau lebih dikenal dengan MDS yang telah dimulai
pada tahun 2006. Sekilas program ini tampak serupa, namun jika dilihat lebih
dekat lagi, ternyata tak sama.
“Dua program ini juga mampun menggandeng
sektor swasta, sehingga persoalan pengelolaan sampah di Kota Surabaya merupakan
tanggungjawab seluruh elemen yang ada di Kota Surabaya,” ujarnya.
Tidak hanya dua program itu, Kota Surabaya
juga telah memulai memanfaatkan sampah sebagai sumber energi listrik atau yang
lebih dikenal dengan Waste to Energy di Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Benowo
dan saat ini telah mampu menghasilkan listrik sebesar 2 MW dari target 9 MW.
“Hal ini yang kemudian menginspirasi kebijakan
nasional agar pengelolaan sampah dan mengubahnya menjadi energy listrik dapat
dilakukan di kota-kota lainnya di Indonesia,” tegasnya.
Bahkan, sejak tahun 2015, Kota Surabaya telah
melakukan pengembangan eks TPA Keputih menjadi ruang public terbesar di wilayah
Surabaya Timur. Pengembangan ini juga bertujuan untuk mengembalikan kondisi
lahan agar dapat kembali dimanfaatkan oleh warga Kota Surabaya.
“Dalam pengembangan eks TPA Keputih ini,
Pemkot Surabaya juga didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat,” kata Fikser.
Sementara di lingkungan yang sama sebagai
bagian dari pengembangan eks TPA Keputih, Pemkot Surabaya juga sedang
mengembangkan Ruang Publik Kreatif eks Incinerator Keputih. “Nah, kalau yang
ini mendapatkan dukungan dari UN Habitat dan United Cities and Local Government
Asia-Pacific (UCLG ASPAC). Yang mana Bu Wali juga menjadi Presiden UCLG periode
2018-2020,” imbuhnya.
Fikser juga menambahkan, berdasarkan data yang
didapatkan dari UN Habitat, Scroll of Honour Award ini diinisiasi sejak tahun
1989. Penghargaan ini diberikan kepada tokoh-tokoh, instansi, organisasi,
pemerintah kota maupun individu dari seluruh dunia. “Sejak tahun 1989,
penghargaan itu hanya diberikan kepada 5 tokoh atau instansi di Indonesia. Bu
Wali ini merupakan yang ke-6,” tegasnya.
Adapun lima tokoh atau instansi itu adalah
Bank Tabungan Negara (BTN) yang diterima pada tahun 1994, Menteri Pekerjaan
Umum Radinal Moocthar (Kutipan Khusus) pada tahun 1997, Prof. Johan Silas atas
dedikasi penelitian, penanganan dan penyediaan rumah terjangkau untuk
masyarakat miskin yang didapatkan pada tahun 2005.
Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
atas perbaikan permukiman kumuh dan penyediaan infrastruktur baru untuk
menjadikan kota kosmo politan yang inklusif yang diterima pada tahun 2005, dan
Gubernur Sumatera Utara Tengku Rizal Nurdin (Anumerta) atas penanganan gempa
dan tsunami di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara.
“Prof Johan Silas itu adalah dosen Bu Wali
saat di ITS dulu. Jadi, ceritanya ini guru dan murid sama-sama mendapatkan
penghargaan tertinggi dari UN Habitat,” pungkasnya. ( Ham )