Surabaya NewsWeek- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) Republik Indonesia menggelar sosialisasi pembangunan budaya anti
korupsi berbasis keluarga di graha Sawunggaling lantai VI.
Mengusung tema
"Saya Perempuan Anti Korupsi", Pemkot Surabaya mengajak 40 Ketua
Dharma Wanita, 31 Ketua Tim PKK Kecamatan, 154 Ketua Tim Kelurahan PKK dan 30
Ketua Organisasi Wanita yang tergabung dalam Gerakan Organisasi Wanita (GOW)
untuk menanamkan upaya pencegahan secara dini praktik korupsi di dalam
keluarga, utamanya anak-anak.
Spesialis Penelitian
dan Pengembangan KPK, Sari Anggraeni mengatakan, pentingnya pembangunan budaya
anti korupsi berbasis keluarga didasari oleh banyaknya pola korupsi yang
melibatkan keluarga. Fenomena ini, kata Sari, mengindikasikan bahwa korupsi
telah memasuki ruang kehidupan di dalam keluarga dan mengalami pergeseran pola
dalam melakukan tindakan korupsi.
“Karena itu kami ingin
mengembalikan fungsi keluarga pada jalurnya untuk menghasilkan generasi
antikorupsi secara efektif kini dan nanti,” paparnya seusai acara, Senin,
(27/8/2018).
Dalam sosialisasi ini,
Sari menekankan 2 hal kepada perempuan terkait pemahaman tentang antikorupsi
bagi anak. Pertama, posisi ibu yang memiliki peran penting dalam keluarga.
Kedua, menjadikan perempuan sebagai aktivis atau influencer yang menyebarkan
sosialisasi terkait penanam nilai kejujuran dan antikorupsi dalam struktur keluarga.
“Keluarga merupakan
garda terdepan dan menjadi tempat utama untuk menjaga moral anak-anaknya,”
ujarnya.
Disampaikan Sari,
salah satu cara untuk mencegah tindakan antikorupsi pada anak adalah menanamkan
nilai kejujuran. Namun, kata Dia, nilai kejujuran belum cukup untuk menindak
pencegahan korupsi. Nilai tersebut harus didukung dengan tanggung jawab,
kesederhanaan dan kerja keras.
“Sekumpulan
nilai-nilai anti korupsi tersebut akan terbukti ketika anak-anak memegang atau
memiliki kewenangan,” jelasnya.
Kewenangan ini, lanjut
Sari, mungkin belum terlihat pada saat orang tua mengajarkan kepada
anak-anaknya semasa kecil. Namun, hal itu akan terbukti saat anak-anak menjadi
PNS atau pejabat negara.
“Apakah pondasi yang
diberikan orang tua semasa kecil teruji atau tidak pada saat anak memiliki
kewenangan itu ,” tandasnya.
Melalui kegiatan ini,
dirinya berharap, Kota Surabaya bisa menjadi pilot project bagi
kota-kota lainnya dan mampu menerapkan di wilayahnya masing-masing mulai
lingkup RT/RW. Sehingga, tercipta kampung keluarga jujur di Surabaya.
“Saat tercipta ini,
KPK juga bisa mengambil pelajaran keberhasilan dari Surabaya,” tegas Sari.
Tidak hanya Surabaya,
Sari mengatakan, program yang nantinya akan menjadi milik dari masing-masing
daerah termasuk organisasi perempuan dan keagamanan tingkat nasional, juga
dapat diterapkan di beberapa daerah.
“Jika ada banyak
daerah yang memiliki kampung keluarga jujur maka hal ini menjadi pondasi cukup
bagus untuk menanamkan kejujuran kepada anak-anak yang akan menjadi generasi
pemimpin di masa datang,” terangnya.
Wali Kota Surabaya Tri
Rismaharini menambahkan, kondisi akan berat jika anak tidak diajarkan kejujuran
sejak kecil. Dia mencontohkan lomba mewarnai anak-anak tidak dilakukan
sendiri, justru dikerjakan orang tuanya.
"Itu sepele tapi
sudah mengajarkan ketidakjujuran sejak kecil. Kalau mau sukses harus bekerja
keras,” pungkas Wali Kota sarat akan prestasi tersebut.
Wali Kota Risma –
sapaan akrabnya mengajak ibu-ibu untuk mengajarkan anak-anak untuk berbuat
jujur, mau bekerja keras dan survive. Tujuannya, agar anak-anak tidak mudah
tergoda dan punya prinsip hidup.
"Saya yakin panjenengan semua bisa melakukan
ini. Tidak ada yang tidak mungkin," tegasnya. (Ham )