Surabaya NewsWeek- Pemerintah
Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya telah
beberapa kali bertemu dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta.
Pertemuan ini membahas kekurangan murid yang terjadi di beberapa SMP swasta.
Dispendik pun tidak tinggal diam dan ikut mencari jalan keluar.
Kepala Dispendik Kota
Surabaya Ikhsan mengatakan, dalam pertemuan itu membahas soal nasib dan
kesejahteraan guru terdampak minimnya siswa di sekolah. Ada beberapa jalan
keluar untuk mengatasi keluhan guru. Misalnya, guru diperbantukan di sekolah
lain. Juga untuk memenuhi jam mengajar, guru bisa diperbantukan dalam kegiatan
ekstra kurikuler.
"Soal guru sudah
diatur, kita perbantukan ke sekolah lain. Ada beberapa guru yang tidak bisa
kemana lagi, nanti ditawarkan menjadi guru kontrak di sekolah kita
(negeri)," katanya.
Ikhsan menegaskan,
pihaknya sudah minta data tentang guru yang terancam kekurangam jam pelajaran.
Selain itu, Dinas Pendidikan juga meminta data sekolah yang terdampak dan terancam
mati. "Jadi kalau masih terdampak, kami mohon minta diberi data,"
ungkap Ikhsan.
Perihal Bopda yang
sering menjadi keluhan sekolah-sekolah swasta, Dispendik telah menyiapkan
beberapa formulasinya untuk penghitungan Bopda. Misalnya, pencairan Bopda
berbasis jumlah siswa atau dengan model per rombongan belajar (rombel).
"Gimana ke depan,
apa seperti sekarang yang berbasis siswa atau per roombel. Tapi semuanya ada
konsekuensinya. Kita masih belum tentukan yang mana, karena bisa saja harus
mengubah perwali,” terangnya.
Sementara itu, puluhan
kepala SMP swasta yang tergabung dalam MKKS mendatangi Komisi D DPRD Kota
Surabaya, Selasa (28/8). Mereka wadul soal minimnya jumlah siswa yang mendaftar
di sekolah swasta. Akibatnya, sekolah swasta kekurangan murid yang berdampak
pada operasional sekolah swasta yang terancam mandeg.
Ketua Komisi D DPRD
Kota Surabaya, Agustin Poliana mengatakan, hasil hearing dengan MKKS diketahui
ada 265-268 sekolah swasta di Surabaya, sementara ada 62 SMP negeri. MKKS berharap
ada transparansi PPDB, sehingga sekolah swasta bisa mendapatkan siswa baru yang
total jumlahnya 12 ribu didik baru.
"Tahun ini ada
sekolah yang tidak menerima peserta didik baru yaitu 23 sekolah, belum lagi
tahun depan ada penambahan sekolah swasta. Nah kekhawatiran dari MKKS ini saya
kira wajar, agar ada pemerataan pembagian siswa ini harus diperhatikan oleh
Kadispendik Surabaya," katanya.
Legislator PDI
Perjuangan ini menjelaskan, jumlah lulusan SMP tahun 2017 sebanyak 42 ribu,
sementara tahun 2018 meningkat menjadi 44 ribu siswa. Dari jumlah kelulusan
tersebut, sekolah swasta mendapatkan share hanya 13.618 siswa baru, sementara
di tahun kemarin swasta mendapatkan 18.299 siswa.
Dari hearing Komisi D
dengan MMKS, kata Agustin, MMKS berharap dalam PPDB pihak sekolah bisa
dilibatkan agar sekolah swasta tahu betul berapa pagu untuk penerimaan siswa
baru di sekolah swasta.