TULUNGAGUNG - H. CamimBadruzzman ketua
asosiasi batik Tulungagung tidak berprasangka buruk bila anggaran di sediakan
30 miliar. Karena kebutuhan pengusaha itu biasanya pesan ke pabrik dengan bikin
harga sendiri, sehingga harga dapat di tentukan semaunya, karena kainnya tidak
di temukan di pasaran, hal yang sedemikian ini yang harus kita awasi bersama,
ucap pengusaha konveksi itu.
Masih
H.Chamim, bila senada dengan harapan
saya, saya jamin lebih murah mutu maupun kualitasnya. semua ini untuk
mengantisipasi ke efisiensi anggaran APBD Tulungagung. Saya sanggup uang muka
30 persen harga yang di tawarkan beserta pajaknya nantinya bila kerjasama di
sepakati. Jangan sampai pemerintah daerah membeli kain yang tidak terkenal dan
itu harus menjadi patokan, tambahnya.
Patut
di sesalkan anggaran Rp 30 miliar sudah di usulkan anggaran naik Rp 10 miliar menjadi Rp 40 miliar. Tetapi tidak di
luluskan karena kemampuan Pemkab Tulungagung 30 miliar, ucap salah satu anggota
dewan waktu itu di gedung DPRD Tulungagung.
Di
konfirmasi, Kasi sarpras Dinas Pendidikan Tulungagung, Hari Purnomo anggaran
seragam sekolah gratis 2018 sebanyak Rp 28 miliar lebih belum di lelang
langsung di tangani oleh dinas Pendidikan Tulungagung bekerjasama dengan pemenang lelang nantinya,
berbeda dengan tahun 2017 sebanyak Rp 30 miliar lebih, realisasi Rp 28 miliar, sisa Rp 2,4 miliar. di tangani langsung oleh
lembaga sekolah yaitu, Kepala Sekolah masingmasing sebagai Kuasa Pengguna
Anggaran ( KPA ), ucapnya.
Memang
anggaran 2018 berbeda jauh dengan anggaran 2017. untuk 2018 seragam sekolah
gratis SD, SMP negri dan swasta setara. Sedangkan untuk anggaran 2017 hanya SD,
SMP negri saja. Karena muncul biaya operasional di masingmasing lembaga sekolah
Kuasa Pengguna Anggaran dan lainnya.
Namun Hari belum bisa menunjukkan data
tahun lalu karena ada di per lembaga sekolah, yang jelas dinas Pendidikan
Tulungagung tidak punya data 2017 seperti yang sampean tanyakan itu,
pungkasnya. (N70)