SURABAYA NEWSWEEK- Turino Djunaedi, Direktur Utama (Dirut) PT
Central Asia Investment dihadirkan sebagai saksi atas kasus Pasar Turi di
Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (14/3/2018). Pria yang juga pemilik dari mall
Sun City Sidoarjo ini diperiksa sebagai saksi terkait statusnya sebagai salah
satu investor Pasar Turi, yang tergabung dalam Gala Megah Invesment.
Kepada majelis hakim yang dipimpin Rochmad, pria yang akrab
disapa Djunaedi ini menjelaskan, dirinya memasukkan nama perusahaannya yaitu PT
Central Asia Investment bergabung dengan perusahaan milik Henry yaitu Gala Bumi
Perkasa (GBP) dan perusahaan milik Totok Lusida yaitu PT Lucida Investment
Sejahtera. Dari tiga perusahaan itulah akhirnya terjadi kesepakatan menjadi
investor Pasar Turi melalui perusahaan Joint Operationt (JO) yaitu Gala Megah
Invesment.
Djunaedi mengaku sampai saat ini perjanjian Kerja Sama Operasi
(KSO) perusahaannya dengan dua perusahaan lainnya dalam joint operation Pasar
Turi masih berjalan. “Sejak September 2012 saya sudah tidak dilibatkan. Tapi
perjanjian tidak dibatalkan,” katanya menjawab pertanyaan JPU Darwis.
Saat ditanya apakah dirinya juga pernah menghadiri pertemuan
dengan para pedagang di Hotel Mercure, Djunaedi membenarkannya. “Saya datang ke
Hotel Mercure pada Maret 2013,” katanya.
Pernyataan Djunaedi kemudian membuat hakim Rochmad heran.
“Sebentar, sebentar. Katanya September 2012 sudah tidak dilibatkan, tapi kenapa
kok Maret 2013 masih datang ke pertemuan dengan para pedagang di Hotel
Mercure?” tanya hakim Rochmad kepada Djunaedi.
Pada keterangannya, Djunaedi juga dalam BAP menyebutkan bahwa PT
GBP memungut PPN dan PPH kepada pedagang tapi tidak dibayarkan.
Namun tuduhan tersebut langsung dibantah oleh Agus Dwi Warsono,
kuasa hukum Henry. Agus kemudian membuktikan dengan menyerahkan bukti
pembayaran pajak yang telah dilunasi oleh PT GBP.
"Infonya dari mana kok anda bisa mengatakan pajak belum
dibayar?," tanya Hakim Rochmad kepada Djunaidi usai melihat bukti
pembayaran.
Terkait perjanjian, Djunaedi juga membenarkan bahwa Pemkot
Surabaya memiliki kewajiban untuk memberikan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas
Hak Pakai Lahan (HPL) atas tanah Pasar Turi. Hanya saja menurutnya, status stan
Pasar Turi tetap hak pakai dan bukan strata title.
Menanggapi keterangan tersebut, Agus mengaku akan tetap
menghormati keterangan Djunaedi sebagai saksi atas kasus Pasar Turi.
“Prinsipnya kami tetap menghormati keterangan saksi yang sampai saat ini masih
berstatus terikat dengan JO (Gala Megah Invesment), dimana saksi tadi juga
menyebutkan bahwa KSO perjanjian sampai saat ini belum dibatalkan,” katanya.
Menurutnya meskipun PT GBP berstatus sebagai leadform di Gala
Megah Invesment, namun hal itu tidak akan menghilangkan pertanggungjawaban PT
Central Asia Investment selaku join operation investor Pasar Turi.
“Terkait isi perjanjian mengenai HGB di atas HPL, tadi saya
tegaskan, selaku JO apa yang saksi ketahui terkait perjanjian dengan Pemkot
Surabaya. Kemudian saksi menjawab memang diperbolehkan HGB di atas HPL. Tapi
menurut saksi yang diberikan hanya hak pakai stand. Kemudian saya kejar dengan
pertanyaan apa beda hak pakai stan dengan hak pakai atas tanah? Namun saksi
justru jawab tidak tahu,” bebernya.
Agus juga menegaskan bahwa semua tuduhan Djunaedi terkait izin
bangunan Pasar Turi dan tunggakan pajak telah dibantahnya.
“Tidak ada masalah, semua sudah terbantahkan. Malah tadi
bertanya apakah saksi tahu sekarang sudah sampai tingkat 9, saksi jawab tidak
tahu,” tegasnya.
Sementara itu, usai persidangan Henry J. Gunawan mengatakan
tidak ada istilah meninggalkan dua perusahaan lain yang tergabung dalam JO.
Pimpinan PT Gala Bumi Perkasa ini menyebut sudah ada persetujuan dari pihak
Turino Djunaidi.
"Tidak ada isitilah diusir begitu dari JO. Tapi sebetulnya
sudah ada persetujuan kepada PT GBP sebagai leadform untuk melaksanakan
pembangunan," kata Henry.
Dirinya juga menyayangkan pernyataan Turino yang menyebut tidak
tahu menahu dan lepas tangan soal perijinan yang menjadi kewajiban Turino
Djunaidi sebagai pimpinan PT Central Asia Investment. Apalagi dalam keterangan
persidangan Turino mengaku sebagai pengurus DPD REI Jatim Bidang Perijinan.
"Dia (Turino Djunaidi) punya kewajiban sebagai petner untuk
mengurus perijinan dan menyelesaikan masalah dengan pihak ketiga. Nyatanya
tidak berhasil menyelesaikan dan sekarang bilang tidak tau. Harusnya uang
sebesar Rp 160 miliar yang dia bawa dikembalikan," tambahnya.( Ham )