Surabaya Newsweek- - Dinamika politik menjelang pemilu Gubernur
dan Wakil Gubernur Jatim 2018, Karang Taruna Kota Surabaya meminta sejumlah
elemen dan organisasi untuk bersikap netral. Hal ini menyusul adanya dugaan
keterlibatan Karang Taruna Provinsi Jawa Timur yang ikut mendukung salah satu
pasangan Cagub dan Cawagub tertentu.
Majelis
Pertimbangan Forum Pengurus Karang Taruna Kota Surabaya Nanang Sutrisno
mengatakan, sebagai relawan - relawan dan insan sosial yang tergabung dalam
organisasi Karang Taruna terdiri dari berbagai aliran/faham baik yang berasal
dari partai dan dari latar belakang yang berbeda.
"Kalau
mendukung salah satu pasangan calon tertentu hal ini sangat kontra produktif,
dan bisa membawa organisasi Karang Taruna kearah perpecahan," ujarnya,
Kamis (25/1).
Saat menjadi Menteri Sosial,
kata Nanang, bu Khofifah dulu berkali-kali mengingatkan bahwa Karang Taruna
harus netral dari kepentingan politik praktis.
"Kami
meminta sekarang saat menjadi calon Gubernur Jatim untuk bersikap konsisten dan
tidak melibatkan karang taruna dalam kepentingan dukung mendukung,"
terangnya.
Menurutnya, organisasi Karang
Taruna sebuah wadah yang besar dan sangat rugi jika dijadikan sebagai alat
untuk meraih kepentingan sesaat. Karang Taruna merupakan organisasi sosial yang
bertugas membantu pemerintah untuk menangani permasalahan sosial masyarakat.
"Persoalan
sosial masyarakat sangat banyak yang harus diurus daripada ikut dukung
mendukung yang mempunyai potensi kerawanan memecah organisasi," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Karang
Taruna Kota Surabaya M. Arif'an dalam jumpa pers pernyataan sikap mengatakan,
pilihan politik merupakan salah satu bentuk Hak Asasi Manusia yang harus
dijunjung tinggi, tetapi dengan memanfaatkan sebuah lembaga yang seharusnya
tidak boleh terlibat langsung dalam politik praktis ini, adalah perbuatan yang
tidak etis, apalagi memakai atribut dan bendera Karang Taruna.
Selanjutnya, menolak
pemanfaatan lembaga atau organisasi pemerintah terlibat dalam masalah mendukung
Paslon tertentu dalam Pilgub Jatim 2018.
"Kalau
sampai hal ini terjadi ditingkat Jatim akan menjadi contoh tidak baik, dan
tidak elok. Karena Karang Taruna merupakan organisasi sosial yang fokus dalam
kegiatan sosial dan pemberdayaan pemuda," ujarnya.
Selain itu, menghimbau agar
semua pihak mengawasi lembaga terkait program - program kementerian sosial yang
digunakan untuk kepentingan politik di Pilgub Jatim 2018. Juga menuntut Ketua
Forum Pengurus Kartaredjasa Jatim agar mengembalikan Karang Taruna kepada
khotbahnya sesuai aturan PermenSesuai yang ada, serta mengusut oknum - oknum
yang telah melakukan tindakan diluar aturan organisasi.
Mendesak Gubernur Jatim dan
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim untuk mengawasi dan memberikan pembinaan
organisasi sosial yang menjadi binaan untuk tidak terlibat dalam dukung
mendukung kepentingan politik pribadi atau kelompok. ( Ham )