Surabaya Newsweek- Pemerintah
Kota (Pemkot) Surabaya meresmikan Mal Pelayanan Publik yang dihuni 4 Instasi diantaranya
Pemkot Surabaya, Polrestabes Surabaya, DJP Kanwil I Provinsi Jatim dan PDAM.
Peresmian ini disaksikan secara langsung oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (PAN-RB) Asman Abnur di gedung eks siola kawasan surabaya pusat,
Jum’at, (6/10/2017).
Wali
Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, penanda tanganan MoU Penyelenggaraan
Mall Pelayanan Publik merupakan bentuk sinergi dengan 4 Instansi terkait untuk memudahkan
warga Surabaya dalam mengurus segalam macam bentuk perizinan.
“Mal
perizinan yang baru ini diperuntukkan bagi warga yang ingin mengurus segala macam
pelayanan publik mulai dari pengurusan SKCK, SIM dan Surat Tanda Laporan
Kehilangan di kepolisian, lalu pelayanan DJP Kanwil I Provinsi Jatim untuk
mengurus membuat NPWP dan membayar pajak, pelayanan PDAM, pelayanan
Kependudukan, seperti KTP, akta kelahiran, pindah datang, perizinan ketenagakerjaan
dan perizinan perdagangan,” terang Risma.
Disampaikan
wali kota, konsep dari pusat pelayanan perizinan terpadu ini,
dipusatkan dalam satu tempat yaitu di Siola. Menurutnya, dengan adanya tambahan
perizinan, maka pelayanan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) tersebut
akan memberikan banyak kemanfaatan bagi warga Kota Pahlawan yang mengurus
perizinan.
“Total
ada 164 perijinan dari 21 OPD Pemerintah Kota Surabaya ada disini,” kata wali
kota usai melaunching Pelayanan Perizinan Terpadu yang juga dihadiri
Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol M.Iqbal, Direktur Utama PDAM Ir. Mujiaman,
Kepala DJP Kanwil I Provinsi Jatim Syamsul Bhari, Kajari Tanjung Perak dan
jajaran OPD terkait.
Dengan adanya pelayanan terpadu ini, lanjut dia, warga
bisa lebih hemat waktu karena tidak perlu berpindah-pindah tempat ketika
mengurus perizinan. “Semisal warga ingin mengurus paspor yang sudah mati, lalu
ingin membayar pajak, mereka tinggal bergeser beberapa meter saja dan bisa
menyelesaikan semuanya di satu tempat saja,” ujarnya.
Selain itu, Pemkot Surabaya juga sudah mengembangkan
pelayanan berbasis mobile apps yang selaras dengan kemajuan teknologi, semisal
untuk pengurusan SKRK, SIUP dan TDP, termasuk juga pengurusan akta kelahiran.
Warga cukup menggunakan ponsel pintarnya untuk mengurus perizinan. “Kalau sudah
gunakan mobile apps tidak perlu ke sini. Bisa ngurus dimanapun berada. Dan itu
banyak manfaatnya, di antaranya bisa menghemat waktu dan tenaga,” imbuhnya.
Tak lupa, wali kota kelahiran Kediri ini mengucapkan
banyak terima kasih kepada pihak Deputi Kemenpan yang gigih membantu dan
mengkoordinasikan dengan pihak pemerintah pusat sehingga impian untuk
meresmikan mal pelayanan publik di surabaya akhirnya dapat terwujud.
“Terima kasih, impian itu akhirnya dapat terwujud dan meskipun
prosesnya belum sempurna tetapi kita usahakan untuk menjalankan fasilitas dan
program ini dengan sebaik mungkin,” ungkap wali kota sarat akan prestasi itu.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (PAN-RB) Asman Abnur menuturkan,
tujuan dibuatnya mall perijinan yang ada untuk mengubah
sistem pelayanan yang sebelumnya dikeluhkan pekerjaanya, kini menjadi lebih
cepat dengan menggunakan sistem elektronik bernama E-Goverment. “Ke depan,
program ini akan menjadi ciri khas pemerintah Indonesia,” tegas Asman.
Lebih lanjut, pelayanan publik yang
hari ini diresmikan di Surabaya merupakan wajah pelayanan publik Indonesia ke
depan. Artinya, semua pelayan dan pengurusan tidak berdiri sendiri-sendiri melainkan
terintegrasi antara perizinan daerah maupun pusat menyatu dalam satu gedung.
“Jadi masyarakat dimudahkan dalam
hal pelayanannya dan warga tidak perlu lagi datang ke tempat, cukup melalui
online saja maka semua urusan beres di satu tempat saja,” jelasnya.
Setelah meresmikan dan meninjau mal
perizinan di gedung siola, Asman memuji dan mengucapkan terima kasih kepada
wali kota surabaya karena dinilai mampu mewujudkan hasil karya yang nyata sehingga
dampaknya mampu dirasakan oleh semua masyarakat Surabaya.
“Mal perizinan ini baru pertama ada
di Indonesia dan bisa menjadi pilot
project bagi kota-kota yang lain,” pungkas pria kelahiran Padang Pariaman,
Sumatra Barat tersebut. ( Ham )