Dalam sambutan Wakil Bupati Blitar Marhaeinis Urip Widodo yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Blitar Ahmad Hesin, mengatakan bahwa kemajuan pembangunan ekonomi Kabupaten Blitar terus menunjukkan peningkatan. Meskipun masih terdapat kekurangan dan perlu pembenahan, ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Blitar untuk selalu meningkatkan kinerja, pengabdian dan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Blitar.
“Berdasarkan terbitan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juni 2017, terjadi penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten Blitar dari tahun 2015 ke tahun 2016. Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 610 orang penduduk, dari 114.120 penduduk pada tahun 2015 menjadi 113.510 penduduk pada 2016. Persentase penduduk miskin menurun dari 9,97 pada tahun 2015 menjadi 9,88 pada tahun 2016,” kata Ahmad Husein.
Husein menerangkan, posisi relatif tingkat kemiskinan di Kabupaten Blitar berada di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur, yaitu sebesar 12,05. Dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur, Kabupaten Blitar menempati urutan ke-13 jabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan terendah.
“Intervensi pemerintah dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Blitar menunjukkan hasil yang memuaskan. Terlihat dari adanya tren penurunan tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun. Pada periode tahun 2010-2013 rata-rata penurunan persentase penduduk miskin cukup tinggi, sebesar 0,48 poin. Sedangkan periode 2014-2016, rata-rata penurunannya menjadi semakin kecil, yaitu sebesar 0,11 poin,” paparnya.
\
Angka-angka tersebut, sambung Marhaeinis, menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin semakin menurun dari tahun ke tahun secara konsisten. Tetapi jumlah penurunannya semakin kecil atau dengan kata lain bahwa penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun makin melambat. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk miskin yang ada mulai semakin sulit dientaskan atau Kabupaten Blitar mengalami situasi yang disebut sebagai “hard core poverty”. “Sehingga diperlukan kerja keras semua pihak untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan sebagaimana tertuang dalam RPJMD, yakni kurang dari 9 % di tahun 2021 nanti,” tukasnya.
Husein yang juga Kepala Bakesbangpol juga mengatakan bahwa penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dengan terpadu dan terarah sehingga bisa dilaksanakan secara optimal. Untuk tahap awalnya, yaitu dengan menyinkronkan basis data yang digunakan untuk penanganan kemiskinan, baru kemudian menyinergikan peran semua unsur yang ada di Kabupaten Blitar dalam menangani permasalahan kemiskinan.
Dalam sambutan yang dibacakan Ahmad Husein, Wabup juga mengimbau kepada Bappeda selaku sekretariat TKPKD untuk terus mengawal program penanggulangan kemiskinan yang diampu oleh beberapa SKPD agar selaras dengan visi misi bupati dan wakil bupati Blitar.
Ia juga menyebut harus ada upaya meningkatkan anggaran yang pro poor di masing-masing SKPD pengampu program penanggulangan kemiskinan setiap tahunnya agar percepatan pengentasan kemiskinan dapat terwujud. “Para camat selaku kepanjangan tangan kepala daerah di wilayah dibantu oleh TKSK untuk dapat proaktif memantau dan memfasilitasi setiap program penanggulangan kemiskinan, terutama di kecamatan di mana masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan masih banyak,” ungkapnya.
Selain itu dilakukan pula penguatan mental melalui sosialisasi, pelatihan dan pembinaan agar keluarga miskin menjadi lebih bersemangat, lebih percaya diri dan mempunyai komitmen dan kemauan yang kuat untuk hidup mandiri dan lebih sejahtera.
Sementara Kabid Sosial dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten Blitar Cicilia Dyah Kristiani mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya yang digelar pasa bulan Juni. Kabupaten Blitar adalah daerah kedua di Jawa Timur yang mendapatkan pelatihan langsung dari TNP2K setelah Kabupaten Gresik.
“Jadi, kami berharap mereka yang mengikuti pelatihan ini nantinya dapat membaca data dengan baik, sehingga ketika nanti ada kegiatan yang bertujuan mengentaskan kemiskinan di SKPD mereka, mereka bisa memberikan sasarannya dengan tepat. Sebab, program sebagus apa pun, jika sasarannya tidak tepat, akan percuma,” ujarnya.
Ia menerangkan, dalam pelatihan ini para peserta diberi aplikasi sehingga selain bisa membaca. Data yang digunakan tersebut bisa lebih dipertanggungjawabkan untuk menangani persoalan sosial dan kemiskinan. “Harapannya dengan data yang akurat, pengentasan kemiskinan bisa lebih optimal karena pengentasan kemiskinan itu harus holistik. Jadi katakanlah kalau dia tidak bisa makan. maka diberi beras. Jika dia sakit, tidak bisa berobat, maka diberi KIS,” tandasnya.(dro)