Surabaya
Newsweek- Kasus polemik penyertaan modal dengan tujuan
revitalisasi bangunan di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan ( PD RPH ) Surabaya,
sebesar Rp. 30 Miliar yang mulai awal ditolak oleh, Pemerintah Kota, berujung
Dirut RPH mengandeng pihak DPRD Kota Surabaya, untuk turut serta mendesak dan
menekan Walikota Surabaya, untuk bisa merealisasikan revitalisasi bangunan RPH
, melalui penyertaan modal dari Pemkot Surabaya.
Namun Tri Rismaharini Walikota Surabaya, tidak
gentar sedikitpun jika Dirut PD RPH mengadeng Komisi B DPRD Kota Surabaya,
karena saat ini Walikota Surabaya telah menyerahkan kasus ini kepada Kejaksaan
Tanjung Perak, untuk menyelidiki manajemen PD RPH , yang dicurigai ada uang
yang hilang.
Menanggapi tudingan Walikota Surabaya, Teguh
Prihandoko Direktur Utama (Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan ( PD RPH ) Surabaya
menjelaskan, terkait manajemen amburadul itu karena, dosa masa lalu, saya baru menjabat 8 bulan di PD RPH.
“Kalau masalah Ibu Walikota mengatakan manajemen
amburadul di PD RPH, itu kan dosa masa lalu mas, saya baru menjabat Dirut 8
bulan di RPH, itu bukan eranya saya,” dalih Teguh Prihandoko Dirut PD RPH
Surabaya.
Masih Teguh, apalagi saya menjadi Dirut Cuma digaji
Rp. 8 Juta , itu masih lebih besar gaji saya sewaktu sebelum menjadi Dirut RPH,
bahkan 2 kali lipat lebih besar dari gaji di RPH saat ini, kalau memang
Walikota menginginkan saya mundur dari jabatan Dirut , saya siap mundur.
“ Gaji Dirut di PD RPH sebulan cuma Rp. 8 Juta, tapi
waktu saya kerja diluar malah gajinya lebih besar dua kali lipatnya, tapi kalau
memang Walikota menginginkan saya mundur , saya siap kapanpun, kalau ada
perintah dari Walikota,”tandasnya.
Sepertinya Dirut PD RPH Teguh Prihandoko ini kurang
peka, padahal Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan bahwa, kalau tidak
mampu mengapa glamar kerja jadi Dirut PD RPH, itulah kata – kata Risma ketika
dikonfirmasi di ruang kerjanya.
Teguh
Prihandoko juga menjelaskan bahwa modal yang ada di PD RPH sekarang ini tinggal
Rp. 1 Miliar , sedangkan karyawannya 80 Orang, ia menambahkan bahwa karyawan
RPH itu terlalu banyak, seharusnya 40 Orang sudah cukup untuk mengakomodir
kinerja yang ada di PD RPH. Bersambung
( Ham )