Surabaya
Newsweek - Tidak becusnya jajaran kinerja Direksi Perusahaan Daerah Rumah
Potong Hewan ( PD RPH ) pengirikan Surabaya, yang rencana akan meminta dana
penyertaan modal sebesar Rp. 30 M ke pemerintah kota guna revitalisasi terancam
gagal. Pasalnya, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini masih menyangsikan
perencanaannya, karena pengelolaannya selama ini dianggap masih amburadul.
"Ya aku lihat dulu, gak beres
pengelolaannya kok penyertaan modal," ujarnya dengan nada tinggi. Kamis
(14/9)
Risma menilai penyertaan modal tersebut riskan
diberikan, terlebih menggunakan APBD. Karena, ia khawatir kasus yang terjadi
pada PD Pasar Surya sebelumnya kembali terjadi. "Aku gak mau terulang
lagi, cukup sekali," terangnya tanpa menyebut kasusnya.
Walikota mengungkapkan, bahwa pembukuan di PD
RPH masih belum beres. Untuk itu, dirinya belum bisa menerima usulan manajemen
PD RPH yang meminta dana penyertaan modal untuk program revitalisasi
perusahaan, seperti usulan yang disampaikan para direksi ke Komisi B DPRD
Surabaya dalam rapat dengar pendapat, Rabu (13/9), yakni akan dipergunakan
untuk pembangunan gedung, perbaikan sarana dan prasarana, serta pengembangan
usaha rumah daging.
"Aku mau investasi, tapi kalau pembukuannya
gak beres sama saja buang duit," jelasnya saat diwawancarai di ruang
kerja.
Ia menegaskan kembali, tak ingin memberikan dana
penyertaan modal ke BUMD milik pemerintah kota itu, apabila pengelolaannya tak
benar. "Aku gak mau, mengelolanya harus benar dulu," tegas Risma
Walikota enggan menerima alasan apapun yang
mendorong PD RPH membutuhkan dana penyertaan modal dari Pemerintah Kota
Surabaya. "Ono ae alasane (ada saja alasannya), lah nyapo (kenapa)
ngelamar jadi direktur kalau gak mampu," ucapnya.
Risma menyatakan, bahwa jabatan yang diemban
adalah given, yang harus diterima. Namun, dari pengalamannya, sejumlah kepala
dinas di lingkungan pemerintah kota yang dilantik terbukti mampu melakukan
kinerjanya dengan baik dengan mampu menunjukkan perubahan. "Aku masuk
uangnya cuma Rp. 900 M. Aku bisa bangun dari mana, kalau gak cari uang,"
paparnya
Namun, saat kepemimpinannya mampu meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Ia menambahkan, dengan kenaikan PBB hingga 100
persen, dan BPHTB sebesar 200 persen itulah yang digunakan untuk membiayai
program pembangunan. Untuk itu, di tahun pertama ke tahun kedua saat menjabat
walikota PAD bisa naik 100 persen. "Jadi,
usaha itu given, gak bisa salahkan yang lain," katanya.
Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan
Kota (Bappeko) ini mengingatkan, manajemen PD RPH, agar tak hanya berorientasi
untuk mendapatkan modal. Namun, upaya yang harus dilakukan adalah bekerja
dengan baik.
"Kerja yang benar, nanti pasti bisa
berhasil, jadi usaha itu given, gak bisa salahkan yang lain," katanya.
Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan
Kota (Bappeko) ini mengingatkan, manajemen PD RPH, agar tak hanya berorientasi
untuk mendapatkan modal, namun upaya
yang harus dilakukan adalah bekerja dengan baik. "Kerja yang benar, nanti
pasti bisa berhasil," sarannya .( Ham )