MADIUN – Pemerintah Kota
(Pemkot) Madiun agaknya harus kembali memelototi sejumlah program pengentasan
kemiskinan yang dijalankan. Ini lantaran program tersebut diduga kurang efektif
alias tidak jalan. Ini dibuktikan dengan lonjakan warga miskin di tahun
2016.
Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim
2016, jumlah warga miskin ada 9.050 jiwa (5,16 persen). Padahal, pada 2015 lalu
ada 8.850 jiwa (4,89 persen) sedangkan pada 2014 ada 8.480 jiwa (4,86 persen).
Saat dikonfirmasi, Sekda Maidi tak memungkiri
jika angka kemiskinan di kota mengalami peningkatan sesuai data BPS Jatim.
Peningkatan ini lebih disebabkan taraf hidup di kota yang semakin tinggi.
Apalagi, dalam beberapa tahun terakhir,
perkembangan ekonomi dan pembangunan di Kota Madiun semakin pesat. ’’Kemiskinan
itu naik dilihat dari indikator apa dulu,’’ katanya.
Maidi menilai, perbandingan tingkat kemiskinan di
kota dan desa jauh berbeda. Tingkat kemiskinan warga miskin di kota belum tentu
sama dengan yang ada di desa. Ada banyak indikator yang memengaruhi.
Salah satunya income per kapita yang semakin
tumbuh. Tahun ini pemkot memproyeksikan pendapatan per kapita Kota Madiun
tumbuh sekitar 4,12 persen dibanding 2016 lalu.
Orang miskin di kota ini mungkin tidak masuk
kriteria masyarakat miskin di daerah lain yang pendapatan per kapitanya di
bawah kita,’’ terang pejabat asal Magetan itu.
Masalah kemiskinan, lanjut Maidi, harus segera
ditangani. Pemkot memang berada di barisan terdepan guna memberantas masalah
satu ini. Namun, pihak-pihak lain juga bisa memberikan andil dalam mengentaskan
kemiskinan.
Maidi menyebut, banyak cara yang dapat dilakukan
untuk mengentaskan kemiskinan. Misalnya dengan memudahkan investor untuk membuka
usaha di Kota Madiun. Memberikan pelatihan pada warga juga dapat dilakukan
sehingga mereka bisa kreatif menciptakan produk.
’’Kami juga sudah memberlakukan program
pengembangan ekonomi produktif. Misalnya pemkot ada event, berusaha untuk
melibatkan usaha yang dikelola masyarakat kota,’’ jelasnya.
Di samping itu, perbaikan infrastruktur jalan
juga menjadi kunci pemkot untuk mempercepat pengentasan penduduk miskin.
Kemudian melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dan penanganan
kawasan padat penduduk dengan pembangunan jambanisasi.
Peningkatan pelayanan publik juga perlu
dilakukan. ’’Otomatis kalau itu dilakukan, angka kemiskinan akan turun,’’ tegas
Maidi. (RM)