Usulan itu dia sampaikan, setelah mendengar keluhan dari kalangan petani tambak di wilayah Sukolilo dan sekitarnya, atas mahalnya pajak pengelolaan tambak yang harus mereka bayar.
"Ada keluhan dari warga Sukolilo, bahwa pajak tambak pamurbaya itu mahal. Padahal hasil tambak sekarang menurun terus," kata Adi Sutarwijono, kemarin.
Menurut legislator yang akrab disapa Awi ini, Pamurbaya merupakan kawasan lindung yang diperuntukkan sebagai lahan terbuka hijau. Artinya tidak boleh dialihfungsikan menjadi bangunan.
Namun, akhir-akhir ini produktivitas tambak menurun, dan itu dirasakan memberatkan petani karena penghasilan otomatis menurun. Sehingga, besaran pajak yang dikenakan kepada mereka selama ini, pun terasa memberatkan.
Di sisi lain, warga tidak punya pilihan lain, selain tetap mengerjakan tambak. Karena lokasi yang masuk kawasan lindung tidak memungkinkan didirikan bangunan.
Warga setempat mengharapkan ada perlakuan khusus, sebab untuk tanah di kawasan Pamurbaya sebagai kawasan lindung tidak dapat dialihfungsikan seenaknya.
Karena itulah, dia minta Pemerintah Kota Surabaya memberi kebijakan khusus terkait pajak di kawasan lindung Pamurbaya.
Dengan demikian warga akan tetap mengikuti aturan Perda RTRW yang menetapkan kawasan Pamurbaya sebagai kawasan lindung.
"Mekanismenya, petani tambak diizinkan mengajukan keringanan beban pajak untuk tambak kawasan Pamurbaya," usulnya.
Untuk keperluan itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan, Pemkot Surabaya dapat mendata petani tambak yang ada, dan kemudian menetapkan besaran pajak yang berbeda dari kawasan lain di luar kawasan lindung.
Sedangkan untuk peningkatan produktivitas pertanian tambak, Awi mengusulkan agar Dinas Pertanian Kota Surabaya lebih intensif melakukan pengecekan soal penurunan hasil tambak, sekaligus mencari solusinya.
Langkah ini, sebut dia, sebagai upaya pemberdayaan petani tambak. "Untuk mengajak warga turut menjaga kawasan lindung, ya harus diperhatikan juga mereka," tambahnya. ( Adv / Ham )