 |
Budiono
Wirawan, Kepala Bappeda didmpingi Kabid Elonomi, Pembangunan manusia dan
Sosobud saat membuka rapat
|
PROBOLINGGO
-
Betempat diaula pertemuan lantai 2 kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Kota Probolinggo, digelar kegiatan Rapat Koordinasi Pembentukan Unit
Pelaksanan teknis Penanggulangan Kemiskinan (UPT-PK), Kamis (15/6).
Seperti diketahui Permasalahan kemiskinan, tidak
hanya menjadi masalah di Kota Probolinggo saja, namun seluruh kota kota di
Indonesia mengalaminya. Percepatan pengentasan kemiskinan juga tengah dilakukan
dan masih berjalan sampai saat ini. Untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi
anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Probolinggo.
Secara berkelanjutan Bappeda melalui Bidang
Ekonomi, Pembangunan Manusia, Sosial dan Budaya merealisasikan terbentuknya
UPT-PK yang secara khusus berkopeten mengurusi hal tersebut.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Bappeda dan Litbang Budiono Wirawan
S.Sos, M.Si, Kabid Ekonomi, pembangunan manusia dan social budaya, narasumber
serta perwakilan daro SKPD yang bekopeten dalam penanganan kemiskinan.
Kepala Bappeda dan Litbang, Budiono Wirawan saat
memberi sambutan sekaligus membuka agenda rapat tersebut mengatakan terbentuknya
UPT-PK ini yang bertugas mengkoordinasikan peta kemiskinan yang terintegrasi .
“Setelah sekian tahun kita laksanakan, namun hasilnya belum memuaskan, maka dengan
adanya UPT-PK yang beada di masing-masing SKPD dan terintegrasi serta terpadu
diharapkan akan mendapatkan hasil yang maksimal.”Ujarnya.
Lebih lanjut Budiono menambahkan pada tahun
2014-2015 pengurangan kemiskinan hanya sekitar 2 persen. Hal ini yang tidak
sepadan dengan jumlah anggaran yang telah disiapkan. Budi berharap pendataan
angka kemiskinan mendatang akan kebih tepat sasaran dan kevih mengena. Pria iki
juga berharap teman-teman bisa
merumuskan seperti apa langkah yang akan diambil nanti, termasuk ketersedaan
anggaran yang dibutuhkan.
Sementra Dwi Agustin Pudji Rahaju, Kabid ekonomi,
pembangunan manusia dan sosial budaya bappeda kota Probolinggo ketika ditemui
menjelaskan Selama ini kelompok yang
kami bentuk belum mengacu pada database yang ditentukan. “Kami tidak bisa
mengukur karena masing masing SKPD punya
criteria tersendiri. Kami minta program PK ini bisa berjalan terpadu dan juga
berharap melalui UPT satu pintu bisa
ditangai langsung melalui UPT, termasuk orang mislin yang melalui akses
tersebut, bisa terlayani dengan baik.”Ujarnya.
Ditempat yang sama Kepala Bappeda dan Litbang
Pemkot Probolinggo Budiono Wirawan, mengatakan bahwa kegiatan ini merupatakan
tindak lanjut dari Study Titu yang diadakan di kota Sragen Jawa tengah.
“Targetnya minus kemskinan, ketepatan sasaran dan validasi data.”tegasnya. (Mhd)