Surabaya Newsweek- Semakin banyak kepala daerah di Indonesia
yang terinspirasi oleh keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam
menerapkan sistem tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi. Seusai
resepsi peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-724, Rabu (31/5/2017),
sebanyak 17 kepala daerah melakukan penandatangani nota kesepakatan bersama
(MoU) kerja sama jaringan lintas perkotaan dengan Pemkot Surabaya.
Ke-17 daerah tersebut
yakni Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kota Medan, Kota
Solok, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Rembang,
Kabupaten Temanggung, Kabupaten Lamongan, Kota Mojokerto, Kota Batu, Kabupaten
Trenggalek, Kota Banjarmasin, Kota Samarinda, Kabupaten Bone, Kabupaten Sumba
Tengah, Kabupaten Sumba Timur. Acara ini diinisasi oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK). Selain itu juga dibarengi dengan peresmian Broadband Learning
Center (BLC) Mojo, BLC Kebun Bibit Wonorejo dan BLC Kelurahan Kemayoran.
Wali Kota Surabaya,
Tri Rismaharini dalam sambutannya mengatakan siap membantu kepala daerah yang
ingin mengembangkan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi di
daerahnya, sesuai dengan kebutuhannya. “Saya siap bantu. Tidak harus semua
daerah sama persis dengan Surabaya. Yang terpenting, kita bisa maju
bersama-sama,” jelas wali kota.
Wali kota lantas
memaparkan manfaat dari penerapan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi
informasi ini. Manfaat paling mencolok adalah bisa mengurangi potensi korupsi
karena memangkas celah terjadinya permainan antara oknum birokrat dan pihak
luar. Serta bisa melakukan penghematan yang bisa dialokasikan untuk pelayanan
kepada masyarakat. Contohnya Pemkot Surabaya yang memberi makan kepada ribuan
warganya dari kalangan lansia dan juga disabilitas.
Bupati Tanjung Jabung
Barat (Jambi), Dr Safrial mengatakan, dirinya terinsipirasi dengan keberhasilan
Surabaya dalam menerapkan sistem teknologi informasi. Dia mengaku selama ini
acapkali kesulitan untuk menyerap aspirasi masyarakatnya dikarenakan kondisi
geografis wilayahnya. Dia mencontohkan ada daerah kecamatan yang berjarak 150
kilometer dari kota. “Sebelumnya kami menjajaki dengan mengirim Bappeda dan
karena keterbukaan dari ibu wali kota, kami bisa mewujudkan e-planning. Saya
harap penandatanganan ini bermanfaat bagi kedua kota dan saya sampaikan terima
kasih kepada ibu wali,” ujarnya.
Bupati Trenggalek,
Emil Dardak mengatakan, selama ini Trenggalek sudah menerapkan teknologi
informasi. Dia juga mengaku sudah berhasil meyakinkan pihak Telkom untuk
mendorong adanya Broadband Learning Center (BLC) di Trenggalek.
“Itu sudah kami
dorong. Sayang kalau kami tidak mendorong e-government. Nah, sekarang Surabaya
ini sukses dengan e-government yang mendorong efisiensi. Daripada kami
kembangkan sendiri trial error, lebih baik langsung kami ambil . Apalagi kami
sudah menjadi salah satu jaringan tunas integritas KPK. Kami ingin menciptakan
good governance agar bisa mendorong transparansi dan tata kelola yang baik,”
jelas nya.
Sementara Kepala
Satgas Pencegahan KPK, Tri Gamareva menyampaikan, KPK akan melakukan monitoring
kepada pemerintah kabupaten/kota yang melakukan penanandatangan kerjasama pada
31 Mei ini. “Akan kami monitoring, apa yang diberikan Pemkot Surabaya sampai
mana dan jadi apa. Jangan sampai setelah ini tidak ada apa apa,” tegasnya.
Disampaikan Tri
Gamareva, sebelumnya telah ada beberapa pemerintah daerah yang telah mengadopsi
sistem dari Surabaya ini. Dia mencontohkan Provinsi Sumatera Utara yang awalnya
menduplikasi dari Surabaya, juga Papua yang sudah menerapkan e planning dan
akan berkembang terus. Dia berharap, dengan penandatanganan kerja sama ini, ada
banyak daerah yang semakin efisien pengelolaan keuangannya sehingga bisa
memberikan layanan kepada masyarakat dengan baik. Termasuk juga memberikan
tunjangan (kepada pegawai) dengan kesejahteraan yang baik.
“Saat ini sudah banyak
daerah menerapkan tapi berdasarkan absensi. Kami ingin mendorong tunjangan
perbaikan penghasilan berdasarkan beban kerja. Contohnya Surabaya ini sudah
bisa memberikan tunjangan perbaikan penghasilan berdasarkan beban kerja. PNS
kan semua se-Indonesia sama, kalau TPP diberikan daerah masing masing,” ujar
Tri Gamareva. ( Ham )