Menurut Walikota Surabaya Tri Rismaharini terkait, megaproyek yang membutuhkan anggaran sekitar Rp. 2,2 triliun tersebut sudah diatur dalam Peraturan Presiden.
“Anggaran tersebut kan sudah diautur didalam perpres, tapi Bu Menteri (Keuangan) mengatakan APBN sulit, makanya aku bingung,” ujarnya, usai mengikuti Rapat Paripurna di DPRD Surabaya
Masih Risma, untuk pembangunan moda transportasi massal di Indonesia dilaksanakan di 7 daerah. Namun, seluruh daerah tersebut juga terkendala, karena gak ada alokasi anggaran di APBN.
“Pembangunan moda transportasi Ada 7 daerah, padahal untuk kota Bandung sudah di lelang. (Anggarannya – Red ) gak ada semuanya,” jelasnya.
Walikota mengaku system pembiayaan pembangunan angkutan massal cepat trem bisa menggunakan system pembiayaan public private partnership (PPP). Sistem ini memungkinkan pihak swasta membangun infrastruktur yang dibutuhkan dengan dana sendiri.
Lalu pemerintah akan membayar dengan cara mencicil sesuai dengan kesepakatan jangka pembayaran. Hanya saja menurutnya, khusus Kota Surabaya pelaksanaannya tak bsia dilakukan melalui tender, karena dalam perpres yang mengatur disebutkan BUMN yang membangun.
“Tapi kalau system public private partnership (PPP). harus tender, namun sayangnya di Kota Surabaya tidak bisas dilakukan dengan cara tender , sebab Perpres sudah mengatur dan disebutkan bahwa BUMN yang membangun,”tandasnya.
Risma mengaku, Senin (5/ 06 / 2017) pemerintah pusat, akan kembali mengundang pemerintah kota untuk membahas masalah trem.“Minggu depan kita diudang untuk rapat lagi,” ungkap Risma.
Mengenai rencana pembangunan moda transportasi massal yang menghubungkan kawasan barat dan timur, risma mengatakan, sudah ada pihak investor yang siap membiayai pembangunannya.
“Tapi polanya seperti apa, karena dia (Investor) ingin nyumbang,”tambahnya. ( Ham )