SURABAYA - Dampak domino
kalahnya Ahok & Jarot dalam putaran ke dua Pilkada Jakarta pada 19 April 2018, kemarin, kini meninnggalkan
suasana panas yang mencekam di kalangan Istana Negara, bahkan isu
berkembang di dalam bahwa JK (Yusuf
Kalla) selaku Wapres RI ini dikabarkan tak betah melihat berbagai kekurangan
dan kesalahan atas kebijakan Presiden RI Joko Widodo sehingga muncullah krusial
yang mengarah pada pecahnya duet JW & JK?.
Di dunia medsos dan
online khususnya, tolaklupa,com, mesinyalir dengan tudingan keras bahwa JK
bermanuver ‘makar’ terhadap JW yan diunggah April 2019, dalam minggu kemarin.
Ini meruapakan aksi reaksi dari pihak yang diduga sengaja terciptanya konflik
antar elite di Pemerintah, apalagi kondisi manajemen komunikasi dalam merespon
Aksi 212 tahun 2017 menunjukkan gestur yang kontraproduktif antara ke duanya,
kendati demikian di mata publik tidak diharapkan adanya ‘perang terbuka’ di
antara para elite NKRI.
Manajemen konflik
memang meranggas sejak munculnya isu dualisme yang menimpa beberapa partai di
Indonesia, dan Rejim JW & JK ini seakan tampak menikmati di mata rakyat
sehingga Partai Golkar dan PPP dilanda konflik internal selama 2 tahun dengan
nasih lembaganya kelimpungan. Meski PPP yang sampai hari ini belum rujuk antar
kubu Jan Fariz dengan kubu Rumahurmuji, “ kami masih gundah dan kelimpungan,”
lontar kader PPP di Surabaya.
Selain isu konflik
interes antara Presiden dengan Wapresnya itu, isu panas soal reshuffle kabinet
pun mulai tak terbendungkan, bahkan ada kabar burung ahok akan diberi jabatan
Mendagri untuk menggeser Tjahyo Kumolo sebagai Mendagri sejak awal tahun 2014.
“Soal resuffle kabinet itu kewenangan penuh Presiden, beliau yang punya hak prerogatif,”
papar JK di depan wartawan di Jakarta, (25/4).
Nyoal isu
pendongkelan JW, sebelum beredar skenario lain yang konon muncul dari internal
PDIP bahwa Megawati berharap Puan Maharani memangku jabatan Wapres dan untuk
ini diharapkan Presiden Joko Widodo mundur terhormat, agar JK naik sebagai
Presiden dengan Wapresnya Puan yang pada gilirannya Pilpres 2019 puan
dimungkinkan maju ikut invitasi Presiden 2019 dari PDI Perjuangan.
“Namun kita mesti jujur sajalah, isu
pergantian kabinet maupun presiden itu tergantung sinyal lampu hijau dari Ketum
PDIP Megawati, dan kalau beliau berkehendak bulan ini maka terjadilah bulan ini
juga,” tandas Moeslimin, BBA tokoh gaek PPP di Jatim, sembari menunujukkan rasa
hormatnya kepada sang lawan politik itu. (mashur)