TUBAN
-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta agar Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Pemkab Tuban meningkatkan kinerja dan pelaksanaan pembangunan
dilaksanakan tidak asal jadi. Seperti yang disampaikan Anggota Fraksi Golkar
Keadilan Sejahtera, Edi Susanto dalam menyampaikan Pandangan Akhir Fraksi
terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2017, Jum’at
(11/11).
Menurut fraksi Golkar Sejahtera, Pemkab harus
berbenah diri terutama dalam pelaksanaan pembangunan. Karena dinilai saat ini
pelaksanaan pembangunan terkesan asal-asalan. “Pelaksanaan pembangunan tidak
asal-asalan dan perlu adanya peningkatan pengawasan,” kata Edi Susanto.Dalam
rangka memperoleh kualitas pembangunan yang baik dan optimal fungsi pengawasan
hendaknya terus ditingkatkan.
Disamping dilakukan pengawasan dalam pelaksanaan
pembangunan hendaknya dilakukan publick ekspose, agar progresnya dapat
diketahui masyarakat. Hal itu disampaikan Rasmani Fraksi NasDem Nurani Rakyat
dalam pandangan akhirnya yang disampaikan oleh Rasmani juga berpendapat bahwa
kegiatan yang dilakukan SKPD kurang publikasi.
Seperti halnya kegiatan di Dinas
Perhubungan yaitu Lomba Tertib Lalu Lintas, yang mengahbiskan biaya Rp 127
juta. “Kegiatan yang dilakukan bagus, tetapi tidak adanya publikasi sehingga
tidak ada masyarakat yang tau dan tindaklanjutnya harus jelas,” katanya.
Publikasi semua kegiatan dinilai sangat penting
termasuk program lainnya seperti program peningkatan alat jalan senilai Rp 5
miliar. Pengadaan marka jalan Rp 200 juta yang setiap tahunnya selalu
dianggarkan. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan untuk kegiatan
pembinaan dan kewirausahaan dana sebesar Rp 900 juta dan kegiatan temu usaha
pasar lelang Rp 100 juta. “Program yang telah dibuat harus jelas
tindaklanjutnya dan jangan hanya asal-asalan,” tandasnya.
Sementara itu Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein
usai menghadiri rapat paripurna
mengatakan semua pertanyaan dan saran dari fraksi akan dijawab pada
rapat paripurna berikutnya. (cip)