Surabaya Newsweek- Kalangan legislator
DPRD Surabaya mendorong pemerintah kota dan instansi pelat merah terkait,
meningkatkan koordinasi dalam pembangunan underpass Satelit.
Meski
proyek kerja sama antara Pemkot Surabaya dengan DPD REI Jatim tersebut mulai dikerjakan,
kalangan dewan mengkuwatirkan pembangunan tidak berjalan lancar gara-gara
lemahnya koordinasi antar-instansi terkait.
H
Masduki Toha Wakil Ketua DPRD Surabaya, meminta Pemkot Surabaya untuk berkoordinasi
secara intens dengan instansi terkait,pembangunan underpass Satelit.
Menurut
Masduki, masih banyaknya utilitas seperti jaringan pipa PDAM, pipa gas, PLN,
jaringan telekomunikasi di lokasi proyek, mengindikasikan lemahnya koordinasi
yang dilakukan pemerintah kota.
“Tidak
bisa sekarang ngomong underpass akan dikerjakan, tapi di sana masih banyak
kendala,” kata Masduki, kemarin.
Jika
proyek sudah memasuki tahap pengerjaan, sebut Masduki, semestinya semua
persoalan utilitas sudah diselesaikan, sehingga proses pengerjaan underpass
bisa berjalan lancar.
“Ini
yang tidak bisa saya mengerti, kenapa koordinasi Pemkot begitu lemah. Padahal
PDAM itu milik pemerintah kota,” ujar dia.
Sebelumnya,
anggota Komisi C DPRD Surabaya Vinsensius menyampaikan hal senada. Legislator
yang akrab disapa Awey ini menilai, proyek underpass Satelit selama setahun
belakangan terhambat karena lemahnya koordinasi antar instansi pelat merah.
Jika
koordinasi soal utilitas PDAM dan PLN di lokasi protek masih lemah, dia
khawatir realisasi proyek masih akan tersendat.
“Koordinasi
antar instansi itu selama ini sangat kurang sehingga berdampak pada
terhambatnya pengerjaan proyek underpass bunderan satelit,” katanya.
Dia
menyayangkan lemahnya koordinasi itu terjadi pada sesama institusi pelat merah.
“Sangat memprihatinkan kalau hal itu terjadi pada birokrasi pemerintahan kita,”
tuturnya.
Awey
juga menyoroti pihak DPD REI Jatim ihwal realisasi proyek yang sempat molor
hampir satu tahun itu. “Kami berharap REI memegang janji yang telah telanjur
dipublikasikan di beberapa media cetak dan elektronik,” harap dia.
Apapun,
tambah Awey, hal yang dikatakan DPD REI itu adalah sebuah keseriusan dan komitmen
yang perlu diwujudkan. Pihaknya tidak ingin masyarakat Surabaya merasa kecewa
jika proyek itu sampai batal.
"REI
bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek itu sejak mengambil alih dari Pemkot
Surabaya,” kata dia.
Awey
mengungkapkan, bukan kali ini saja proyek milik pemkot terhambat masalah
jaringan utilitas. Sebelumnya kasus serupa juga terjadi dalam pembangunan
frontage road (FR) sisi barat Jalan A. Yani dan pembangunan box culvert di
Jalan Arif Rahman Hakim.
Karena
itu, dia menyarankan ke depan pemkot membuat semacam maping untuk memetakan
setiap kendala di lokasi proyek yang akan dikerjakan. Selanjutnya, Pemkot
tinggal koordinasi dengan instansi terkait, termasuk biaya anggaran pemindahan
jika berkaitan dengan utilitas.(Adv/ Ham )