SITUBONDO - Warga miskin di
Situbondo tampaknya dilarang sakit. Pasalnya, tidak ada penambahan anggaran
program jaminan kesehatan bagi warga miskin pengguna SPM. Padahal sejak
Pemkab menghentikan program SPM beberapa bulan lalu banyak warga miskin tak
bisa berobat ke rumah sakit.
Ketidak seriusan Pemkab melanjutkan program SPM terlihat dari KUA PPAS
Perubahan APBD 2016. Pemkab hanya menambah anggaran SPM di RSUD Abdoer Rahem
Situbondo dan RSUD Asembagus. Namun bukan untuk biaya pengobatan warga miskin
melainkan hanya untuk membayar tunggakan hutang.
Di RSUD Abdoer Rahem mendapat tambahan anggaran sekitar 4, 3 Miliar melalui
PAPBD 2016. Sedangkan di APBD induk anggaran SPM mencapai 9, 5 Miliar. Total
anggaran SPM di RSUD Abdoer Rahem mencapai 13 Miliar rupiah.
Meski mendapat tambahan sekitar 4, 3 Miliar melalui PAPBD, anggaran tersebut
hanya untuk membayar tunggakan hutang biaya pengobatan pasien pengguna SPM
sebesar 3, 9 Miliar. Dengan demikian, sisa anggaran SPM di RSUD Abdoer
Rahem sekitar 400 jutaan. Anggaran ini sangat tidak mencukupi membiayai
pengobatan warga miskin pengguna SPM, karena sebelumnya pihak rumah sakit
menyatakan bahwa biaya pengobatan pasien SPM setiap bulannya rata-rata 1
Miliar.
Begitu pula dengan RSUD Asembagus. Melalui PAPBD 2016 rumah sakit tipe D itu
mendapat tambahan anggaran sebesar 350 juta rupiah. Anggaran ini juga
akan dipergunakan membayar tunggakan hutang biaya pengobatan SPM sebesar 307
juta. Dengan demikian sisanya anggaran SPM di RSUD Asembagus hanya 43 juta.
Untuk RSUD Besuki tidak mendapat tambahan anggaran di PAPBD. Di dalam APBD
induk RSUD Besuki mendapat anggaran 500 juta. Anggaran tersebut sudah habis
terpakai 420 juta atau tersisa sekitar 80 juta. Padahal setiap bulannya biaya
pengobatan pasien pengguna SPM di RSUD Besuki rata-rata 100 jutaan.
Tidak hanya itu, anggaran SPM di Dinas Kesehatan juga tidak ada
penambahan di PAPBD. Di dalam APBD induk Dinas Kesehatan
mendapat anggaran 6, 2 Miliar. Anggaran ini untuk biaya pengobatan pasien SPM
di setiap Puskesmas maupun pasien rujukan ke rumah sakit luar kota. Dari
anggaran 6, 2 Miliar tersebut saat ini hanya tersisa 700 juta rupiah.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Situbondo, Andi Handoko mengatakan, bahwa
Pemkab Situbondo telah menghentikan program SPM. Sebab tidak ada penambahan
anggaran SPM melalui KUA PPAS Perubahan APBD, kecuali anggaran membayar
tunggakan hutang.
Politisi asal Kecamatan Banyuglugur itu mengaku, dirinya kerap menerima
keluhan warga miskin tak bisa berobat ke rumah sakit sejak program SPM
dihentikan. Oleh karena itu, Andi meminta Pemkab menambah anggaran SPM
setidaknya 4,3 Miliar, untuk biaya pengobatan gratis warga miskin hingga
akhir Desember tahun ini.
Sementara itu, pernyataan senada juga disampaikan Anggota Fraksi Partai
Demokrat, Janur Sastra Ananda. Menurut Janur, Fraksinya bersama Fraksi
yang lain di DPRD Situbondo, akan memperjuangkan penambahan anggaran SPM
melalui Perubahan APBD, mengingat memberikan jaminan kesehatan warga miskin
merupakan hak pelayanan dasar.
Menurut Janur, Fraksi Partai Demokrat akan
mengambil sikap melalui rapat paripurna pengesahan KUA PPAS PAPBD Jumat
mendatang, jika Pemkab tidak mengindahkan untuk menambah anggaran program
SPM.(Pri/ima)